Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Menjadi Pilot Project IP4T Partisipatif

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun akan menjadi pilot project dalam Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif yang akan dilaksanakan dan diterapkan di Seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sudarsono pada acara peninjauan lapangan IP4T Partisipatif di Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (07/03).

"Dari Madiun menuju Indonesia," kata Sudarsono.

Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan LP2B, Direktur Pemetaan Kadasteral, Direktur Penetapan Hak, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah turut membawa sejumlah Walikota dan Bupati dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka studi banding penerapan IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun untuk diterapkan di wilayahnya dan menjadi pilot project Provinsi di Indonesia.

Lebih lanjut Sudarsono menyampaikan bahwa dengan adanya terobosan IP4T Partisipatif kita akan buatkan payung hukumnya untuk dimungkinkan hasil IP4T dapat dilanjutkan menjadi Sertipikat. "Sehingga tahun 2023 seluruh tanah di Indonesia bisa tersertipikatkan," harap Sudarsono.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Budi Martono mengatakan bahwa IP4T Partisipatif yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melibatkan institusi lain yang dikukuhkan oleh Bupati Madiun yaitu Kepolisian Resor Madiun, Komando Distrik Militer 0803 Madiun dan Kamituwo Pemerintah Desa setempat yang semuanya itu disebut dengan istilah Tiga Pilar Plus. "Tugas mereka adalah menginventarisasi data IP4T melalui formulir IP4T yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Madiun kemudian ditandatanganinya," jelas Budi.

Dengan melibatkan institusi lain tersebut lanjut Budi dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga berkenan untuk memberikan informasi secara lengkap terkait tanah yang dikuasainya. "Dengan begitu kami dapat memperoleh data awal yang lengkap terkait informasi pertanahan seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah hingga potensi sengketa tanah yang berguna untuk keperluan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," kata Budi.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Madiun AKBP I Made Agus Prasatya menuturkan dengan IP4T yang melibatkan Bhabinkamtibmas dapat mencegah mafia tanah karena dilaksanakan dengan cara kunjungan langsung dari rumah ke rumah.

"Permasalahan tanah di Madiun telah dipetakan utamanya sekitar Tol dan aset tanah PT KAI yang banyak terdapat mafia tanah . Bhabinkamtibmas sangat berperan dalam IP4T, dengan kunjungan langsung dari rumah ke rumah, sehingga mencegah mafia tanah berkeliaran," jelas Made Agus.