09 Oktober 2017

Jokowi Bagikan 5.100 Sertipikat Tanah ke Warga Madura

Sumenep - Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 5.100 sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan penerima di Graha Adi Poday, Sumenep, Minggu (8/10).

Dalam sambutannya Presiden RI berharap tidak ada sengketa tanah di kemudian hari akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas.

"Setiap saya kunjungan kerja ke daerah selalu mendapat keluhan sengketa tanah. Kenapa ada sengketa? Karena rakyat belum pegang yang namanya sertipikat. Tapi kalau sekarang tanda bukti hak hukum atas tanah sudah di tangan masyarakat. Maka tidak ada lagi sengketa tanah di kemudian hari," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan program bantuan sertipikat tanah untuk rakyat akan terus dijalankan agar tanah yang ada di negara Indonesia tidak diklaim oleh orang lain.

Jokowi juga mengingatkan warga agar tidak menggunakan sertipikat tanah untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya menggadaikan sertipikat tanah guna membeli mobil.

"Jadi sertipikat ini harus dijaga dengan baik. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, kalau pinjam uang untuk beli mobil jangan gunakan sertipikat tanah. Tapi kalau untuk usaha tidak masalah, karena itu akan dapat meningkatkan perekonomiannya," ucap Jokowi.

Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa jumlah penerima sertipikat yang hadir sebanyak 2.000 orang dari Kabupaten Sumenep, 1.050 orang dari Kabupaten Pamekasan, 700 orang dari Kabupaten Sampang, dan 600 orang dari Kabupaten Bangkalan. Total masyarakat yang hadir pada pembagian sertipikat oleh Presiden RI sebanyak 4.350 orang.

Rencananya hingga akhir 2017, pemerintah akan membagikan 75.000 sertipikat kepada masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura.

"Dengan adanya sertipikat, masyarakat sudah tahu jelas tentang hak hukum, ukuran, luas, batas bidang tanahnya. Sehingga sengketa tanah kita harapkan menjadi berkurang," kata Sofyan kepada warga Madura.