Era Pengendalian di Provinsi Jambi Bersinergi dengan Moto “Tanah Pilih Pesako Betuah”

“Tanah Pilih Pesako Betuah” di Era Pengendalian

“TANAH PILIH PESAKO BETUAH” memanglah sejalan dengan arah dari Era Pengendalian dimana dalam moto tersebut terkandung makna filosofis yang sangat luhur bahwa tanah warisan Raja harus dijaga, dipelihara, dan ditata sedemikian rupa untuk menghindari konflik berbagai kepentingan di kemudian hari. Demikianlah sepenggal ungkapan yang mensuport dalam merintis Era Pengendalian di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan ruang dan Penguasaan Tanah, peserta sangat antusias mengikuti dan berdiskusi dari awal hingga akhir.  Ini sebagai wujud kecintaan dan kepedulian pada negeri dalam mengatur, menyelenggarakan, dan menggendalikan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 dan Rabu 7 Maret 2018. Selaku Ketua Penyelenggara, Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan - Dra. Fatimah Saleh, M.Si. membuka secara resmi acara dimaksud yang dihadiri oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang - Ir Suryaman Kardiat, MA., Kepala Kantor wilayah BPN Prov. Jambi - Hs All Jabbar, S.H., M.H. beserta jajarannya, serta Dinas terkait dengan Penataan Ruang, Pertanian, Perkebunan, Pertanahan, serta Bappeda baik Provinsi maupun Kabupeten/Kota se-Provinsi Jambi.

Dalam pembukaan, Ibu Fatimah Saleh menyampaikan bahwa sebagai motor penggerak Era Pengendalian, khususnya di bidang pemanfaatan ruang dan pertanahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementeraian ATR/BPN berperan dalam upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik tata ruang maupun pertanahan. Pengendalian pertanahan difokuskan pada pengendalian dan penertiban terhadap hak atas tanah dan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, guna mencegah penelantaran tanah dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah, serta melindungi sawah-sawah existing terhadap upaya pengalihfungsian lahan menjadi non pertanian, industri, perumahan dan sebagainya. Hal ini sejalan juga dengan upaya pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang berupa penegakan hukum melalui perangkat peraturan zonasi, perizinan, insentif-disinsentif, pengenaan sanksi.

Peraturan zonasi merupakan syarat untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan menjadi dasar dalam pemberian perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi memuat langkah-langkah dalam menyusun peraturan zonasi untuk setiap hirarki rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif berfungsi untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan mendorong perwujudan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal dan non fiskal dan dalam pedoman ini dikhususkan kepada insentif non fiskal, yang dinternalisasi kedalam peraturan zonasi menjadi teknik peraturan zonasi contohnya bonus zoning.

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi prioritas untuk diberikan kemudahan dalam investasi sehingga perlu menyusun peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemberian ijin. Interim Development Assesment Plan (IDAP) menjadi jembatan untuk mengisi kekosongan aturan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Namun demikian, dalam rangka investasi perlu adanya sinkronisasi dengan fungsi pengendalian lainnya, misalnya terkait dengan sawah dalam mendukung ketahanan pangan yang telah dicanagkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya.

Sawah dengan irigasi teknis, contohnya di sepanjang Karawang, yang dulunya merupakan sawah produktif, sekarang sudah banyak berubah menjadi perumahan dan industri. Demikian pula di Prov. Jambi, banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau perkebunan sawit. Oleh karenanya, peran dan power dari Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan alih fungsi sawah di tempat lainnya yang secara masif terus terjadi. Dalam hal ini, Pada Tahun 2018 diupayakan untuk pendataan, verifikasi dan klarifikasi sawah di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat dalam rangka mensuport penetapan lahan sawah yang nantinya berkontribusi besar pada perlindungan Lahan Pertanian Pengan Berkelanjutan (LP2B) bagi ketahanan pangan nasional. Untuk Provinsi Jambi, ketersediaan sawah existing sangatlah minim, bahkan tidak sampai 5% dari luas areal daratan. Sehingga dalam upaya perlindungan LP2B di Provinsi Jambi banyak dilakukan cetak sawah yang hingga saat ini sudah mencapai sekitar 13.000 Ha, dengan kondisi ketersediaan akses bervariasi, makin ke sini lokasinya makin jauh dan sulit terjangkau.

Di samping itu, terhadap tanah-tanah yang telah diberikan hak baik berupa Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Guna Bangunan (HGB), sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh pengendalian, hanya sedikit sekali yang telah dilakukan. Selain dari segi penganngaran, lebih penting lagi adalah dari segi kepastian tugas dan fungsi, serta penguatan kelembagaan pengendalian yang seakan-akan masih kurang mendapat perhatian dari Pimpinan.

Terhadap perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah khususnya skala besar seperti HGU dan HGB pada kenyataanya masih ada yang tetap diberikan tanpa memperhatikan pemanfaatan tanah yang telah, bahkan di Kabupaten di luar Provinsi Jambi (Red: Belitung) ada yang telah diberikan perpanjangan hak hingga 60 tahun sebelum jangka waktunya berakhir. Dimungkinkan dari sisi aturannya diperbolehkan, namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek pengendaliannya. Dengan demikian, pengendalian pertanahan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk dioptimalkan pelaksanannya dan diperkuat kelembagaannya.

Terdapat keterkaitan dan keberlanjutan antara Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dimana data hasil pemantauan pertanahan dapat menjadi input/masukan bagi pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar beserta peraturan operasionalnya berupa Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar kurang optimal dan terdapat persepsi yang berbeda-beda dalam memahaminya, sehingga menyebabkan celah hukum dan dalam eksekusinya sering banyak digugat dan kalah di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan terhadap PP 11 Tahun 2010 beserta peraturan operasionalnya, diantaranya mengenai kriteria dan pengecualian tanah terlantar, jangka waktu peringatan menjadi 2 bulan dan penambahan jangka waktu evaluasi yang lebih pasti, klasifikasi dan prosentase dalam penetapan tanah terlantar, serta penambahan ketentuan mengenai pemeliharaan data tanah trindikasi terlantar. Dalam rangka pemeliharaan data, diperkenalkan Sistem Informasi Tanah Terlantar (SI-Tante) yang sudah dibangun dan rencananya siap disosialisasikan dalam 2 region/wilayah yaitu Wilayah Timur di Sulawesi Selatandan Wilayah Barat di Jakarta.

Kemudian, dalam sambutannya, Bapak Hs. All Jabbar selalu menekankan pada perlunya Administrasi Pertanahan yang baik dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, “Sustainable Development”. Hal ini memberikan ilustrasi sekaligus pemahaman terhadap Pasal 2 UUPA yang merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tentunya hal ini sudah sangat bersinergi dengan upaya pengendalian pertanahan baik terhadap hak atas tanah, lahan sawah, maupun pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari sumber-sumber Agraria.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan kerja keras dan kerja nyata dari para PPNS tata ruang yang di Provinsi Jambi sangatlah sedikit dan tidak di semua Kabupaten/Kota memiliki PPNS Tata Ruang. Untuk itu, Bapak Suryaman emngumpulkan para PPNS yang ada untuk berdiskusi dan berkomitmen pada tugas penyidikan pemanfaatan ruang, sekaligus berupaya untuk memfasilitasi baik dari segi kelembagaan dengan memohon kepada Kakanwil BPN Prov. Jambi untuk menyediakan ruang sekretariat PPNS sebagai forum untuk berdiskusi, tukar pikiran dan menyampaikan data penyidikan masalah pelanggaran tata ruang untuk dapat mendapatkan masukan dari sisi pertanahannya. Di samping itu, disiapkan juga pendanaan dengan melalui Beauty Contest terhadap PPNS .