Era Baru Riau dalam Menyambut Perda RTRW Provinsi untuk Pembangunan dan Masa Depan yang Lebih Baik

Pekanbaru – Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah melakukan Sosialisasi dan Klinik Integrasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (8/8).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menyampaikan bahwa Provinsi Riau kini telah memiliki Perda RTRW No. 10 Tahun 2018, dimana tugas Ditjen Tata Ruang selanjutnya adalah melakukan percepatan Persetujuan Substansi (Persub) RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Percepatan Berusaha/Investasi. “Saat ini telah terbit PP 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission yang didalamnya terdapat proses perizinan yang berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” kata Dirjen Tata Ruang.

Terkait dengan Online Single Submission (OSS), Direktorat Jenderal Tata Ruang mendapatkan mandat khusus untuk tidak hanya menyelesaikan RTRW di setiap kabupaten/kota saja, tetapi juga untuk segera melakukan percepatan dalam penyusunan Dokumen Perda RDTR yang terintegrasi dengan sistem Perizinan Daring atau Online Single Submission (OSS). Pada saat ini progress tentang Perizinan Online dari Total 40 Produk RTR baru 10 (sepuluh) yang sudah masuk ke dalam Sistem Perizinan Online. “Dengan adanya sistem perizinan online ini diharapkan proses perizinan tata ruang tidak menghambat segala macam bentuk Investasi,” ungkap Uki.

Ditjen Tata Ruang belum lama ini juga telah melakukan meluncurkan Sistem Informasi GIS Taru, yang di dalamnya tersedia mengenai Informasi Tata Ruang, Dokumen Perda, Kebijakan Nasional dan Data Spasial Rencana Tata Ruang di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. dengan harapan keterbukaan informasi terkait Rencana Tata Ruang dapat diakses secara masif oleh Stakeholder dan masyarakat luas.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan, dengan adanya Bimbingan Teknis workshop ini diharapkan Perda RTRW Provinsi Riau dapat dijadikan bahan instrumen Pembangunan baik dalam mengakomodir Kebijakan Nasional serta meningkatkan nilai investasi dalam mendorong kebutuhan pembangunan ekonomi. “Mengacu terhadap Keputusan Presiden tentang Percepatan Perizinan Kemudahan Investasi, dengan hal ini juga maka saya memberikan Instruksi Khusus ke masing-masing Kabupaten Kota agar cepat menyelesaikan RTRW masing-masing Kabupaten-Kota di Provinsi Riau.”

Pada workshop ini, turut hadir Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Kanwil BPN Provinsi Riau, Bappeda dan Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.