Doktek: Tools Selaraskan RTR dengan Rencana Pembangunan

Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Tahunan (Doktek) merupakan tools untuk menyelaraskan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Rencana Pembangunan. Disusun berbasis pada arahan spasial Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal ini disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan saat membuka Rapat Sinkronisasi Program Jangka Menengah Kawasan Perbatasan Negara di Kepulauan Nusa Tenggara, Mataram (31/5).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 96 Ayat (2) disebutkan Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Terpadu Pengembangan Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RTPIPRJM) dilakukan pada level nasional yaitu RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN.

Ditegaskan Dwi, Doktek ini disusun dengan tujuan untuk mencegah adanya program pembangunan yang tidak selaras dengan Rencana Tata Ruang baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, hasil Doktek di tahun ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

Adanya sinkronisasi program jangka menengah tahunan ini disambut baik oleh Pemerintah Daerah. “Ke depan tata ruang diharapkan dapat menjadi panglima pembangunan,” ujar perwakilan Bappeda Provinsi NTB Sadimin.

 

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau dan Kepulauan Indira Warpani mengatakan bahwa kelengkapan data dan koordinasi lintas sektor menjadi hal yang penting dalam pengisian matriks-matriks untuk menyusun RTPIPRJM. Oleh karena itu, rapat ini diselenggarakan untuk membangun koordinasi antara pusat dan daerah, imbuhnya.

 

Acara ini diikuti oleh 12 instansi Pemerintah Daerah dan Balai vertikal Kementerian/Lembaga, diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.