Ditjen Tata Ruang Selenggarakan Konsultasi Publik Revisi RTR Jabodetabekpunjur

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Konsultasi Publik Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (16/04).

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PPN/BAPPENAS, Perwakilan Gubernur DKI Jakarta, Perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, dan seluruh Jajaran Kementerian ATR/BPN.

Konsultasi Publik ini bertujuan untuk: 1) Menyampaikan progres penyelesaian dan konsep Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur; 2) Mendapatkan informasi aktual dan terkini dari sektor (Kementerian & Lembaga), Pemerintah Daerah, Asosiasi dan Perguruan Tinggi; 3) Mendiskusikan alternatif-alternatif pengembangan di Jabodetabekpunjur, dan 4) Menyamakan pandangan serta konsep penyelesaian permasalahan Kawasan Jabodetabekpunjur secara spasial melalui Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Dalam sambutannya saat membuka acara tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik akan adanya Konsultasi Publik ini. Ia mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur sudah sangat beralasan untuk dirubah setelah sekian tahun."Sebetulnya 5 tahun sudah boleh dilakukan perubahan dari tata ruang suatu wilayah," ujar Darmin.

Diungkapkan Darmin bahwa kawasan Jabodetabekpunjur merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia yang sudah menjadi kawasan Metropolitian terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di Dunia setelah Metropolitan Tokyo. "Dibidang ekonomi lanjut Darmin kawasan ini menyumbang 19,9% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional," ungkap Darmin.

Lebih lanjut Darmin mengatakan bahwa sebagai pusat kegiatan ekonomi, kawasan Jabodetabekpunjur memiliki daya tarik bagi penduduk untuk bermigrasi ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi. "Jumlah penduduk yang tinggal pada kawasan ini pada tahun 2012 sebanyak 22 juta jiwa dan pada tahun ini sebanyak 32 juta jiwa," jelasnya.

Darmin mengatakan bahwa hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan ruang atau lahan yaitu untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan infrastruktur baik jalan, terminal, bandara, pelabuhan, jaringan air bersih, jaringan air limbah, pembangkit listrik dan sebagianya. Permintaan Lahan yang sebegitu masif lanjut Darmin tidak berbanding lurus dengan daya dukung ruang atau lahan yang sangat terbatas sehingga timbul berbagai permasalahan seperti konversi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun antara tahun 2012 sampai tahun 2015 sebesar 4,48% dan untuk konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun sebanyak 24,3 %.

Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan bencana banjir, longsor, penurunan muka tanah rata-rata 7,5 cm per tahun di Pesisir Utara Jakarta serta intrusi air laut di wilayah pesisir. Selain itu, kemacetan lalu lintas menjadi isu yang tidak dapat dihindari.

Maka dari itu lanjut Sofyan guna menyelaraskan dinamika pembangunan yang sangat masif dengan tetap mempertimbagkan daya dukung lingkungan ini menuntut perlunya segera dilakukan revisi terhadap Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Konsep revisi Perpres No.54 Tahun 2008 ini menekankan pada: 1) Keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah sebagai kawasan budidaya serta kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan kawasan budidaya; 2) Pembagian peran antara kota inti dan kota sekitarnya; dan 3) Integrasi sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana perkotaan lainnya.