Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Di Aceh

Saat ini merupakan era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, namun bidang tersebut merupakan hal yang baru bagi para pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu, peningkatan pemahaman terkait peraturan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah sangatlah penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, DR. Ir. Budi Situmorang, MURP pada saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tanggal 7 Februari 2018 di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, DR. Ir. Budi Situmorang, MURP menyampaikan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sedang melakukan percepatan penyelesaian NSPK Peraturan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di antaranya;  11 Rapermen (meliputi; 4 Rapermen terkait pengendalian pemanfaatan ruang, 4 Rapermen terkait penertiban pemanfaatan ruang, 1 Rapermen terkait tanah terlantar, 1 Rapermen terkait alih fungsi lahan sawah dan 1 Rapermen terkait pemantauan pertanahan), 1 Raperpres (Raperpres tentang lahan sawah berkelanjutan), dan 1 RPP (RPP Penertiban Tanah Terlantar) yang seluruhnya ditergetkan selesai dan dilegalisasikan tahun 2018. Oleh karena itu, sosialisasi ini adalah upaya untuk menyempurnakan 16 NSPK yang merupakan dasar bagi keberhasilan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, dalam  mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan di Aceh.

Lebih lanjut, DR. Ir. Budi Situmorang, MURP menyampikan bahwa pada tahun 2017 telah dilegalkan 3 Peraturan Menteri (Permen), di antaranya; Permen ATR/Kepala BPN no 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Permen ATR/Kepala BPN no 3 tahun 2017 tentang PPNS Penataan Ruang, Permen ATR/Kepala BPN no 17 tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak  Nurul Bahri selaku Kakanwil Propinsi Aceh,  Moh.  Ikhsan selaku Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mewakili Pemerintah Aceh. Acara ini diikuti oleh perwakilan 22 kantor pertanahan kabupaten/kota, perwakilanl 21 Badan Pembangunan Daerah kabupaten/kota,  perwakilan 21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota, 9 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, perwakilan dari Kepolisian Daerah Aceh, perwakilan Universitas Negeri Syah Kuala, Ikatan Ahli Perencana Aceh, dan DPD REI Aceh.  

Sosialisasi ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 7 – 8 Februari 2018, dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber dari setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Penyampaian materi sosialisasi juga dibarengi  dengan sesi diskusi yang diharapkan memberikan umpan balik terhadap muatan NSPK, baik yang sudah dilegalkan maupun masih dalam proses penyusunan.

Selain itu di sela - sela pelaksanaan sosialisasi, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah juga menggelar Pertemuan terbatas dengan beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang berada di wilayah Aceh. Dengan agenda pembahasan antara lain:

  1. Updating data personil PPNS Penataan Ruang Aceh untuk mempermudah komunikasi dan korespondensi PPNS Penataan Ruang.

  2. Membuat whatsApp group sebagai jejaring komunikasi cepat.

  3. Pada tanggal 28 Februari 2018, akan dilakukan pelantikan personil baru PPNS Penataan Ruang, di antaranya 4 orang personil PPNS Penataan Ruang yang berasal dari Aceh di Kementerian Hukum dan HAM.

  4. Surat Keputusan Pengangkatan (SKEP) PPNS Penataan Ruang yang telah habis masa berlakunya agar diusulkan oleh instansi tempat PPNS bertugas kepada Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah untuk diperpanjang kembali.

  5. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN pada tahun 2018 akan melakukan Recruitment PPNS Penataan Ruang, dengan masa pendidikan selama 2 (dua) bulan dan total jam materi ajar sebanyak 400 jam pelajaran (JP). Recruitment tersebut diprioritaskan bagi Kabupaten dan Kota yang belum memiliki PPNS.

  6. Setiap Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia akan menyediakan ruangan sebagai kantor sekretariat PPNS Penataan Ruang.

  7. Kementerian ATR/BPN ada tahun 2018 menyediakan dana operasional bagi PPNS Penataan Ruang di seluruh indonesia, dengan mekanisme melalui seleksi terhadap proposal yang diajukan oleh PPNS Panataan Ruang Provinsi. Dana operasional tersebut nantinya akan diberikan kepada proposal yang terpilih.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup secara resmi pada tanggal 8 Februari 2018, dengan beberapa kesimpulan yang disepakati oleh seluruh peserta.  Diantaranya;  perlunya memasukan aturan dalam RPP ke dalam RUU pertanahan, rapermen PZ perlu memasukan muatan kearifan lokal dan potensi rawan bencana dalam setiap arahan peraturan zonasi, serta PPNS bersepakat untuk meningkatkan peran mereka dalam mewujudkan tertib tata ruang.