Dirjen Tata Ruang Serahkan Persubs RDTR Perkotaan SoE Kepada Bupati Timor Tengah Selatan

Kunjungan Bupati Timor Tengah Selatan Paulus Victor Rolland Mella ke Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN diterima langsung oleh Dirjen Tata Ruang Abdullah Kamarzuki di ruang kerjanya kemarin, Senin (29/1). Dalam pertemuan tersebut Dirjen Tata Ruang sekaligus menyerahkan surat persetujuan substansi (Persubs) RDTR Perkotaan Soe beserta dokumen kelengkapannya.

Bupati Timor Tengah Selatan yang akrab disapa Mella, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa dokumen RDTR sangat diperlukan di SoE, yaitu perkotaan yang merupakan ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan. “RDTR ini ketika nantinya jika sudah di-perda-kan akan dijadikan acuan pembangunan di SoE,” tegas Mella. Melalui produk RDTR ini, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mengetahui daerah mana bisa dibangun dan daerah mana yang dilarang, lanjut Mella.

Dirjen Tata Ruang yang sering disapa Uki menyambut baik apa yang disampaikan Mella. Sekaligus memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang saat itu turut mendampingi Mella, Uki mengharapkan bahwa dokumen RDTR Perkotaan SoE yang telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN tidak mengalami perubahan secara substansi dalam proses selanjutnya. “Rencana tata ruang pasca yang telah mendapat persetujuan substansi dan diserahkan kembali ke pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut, akan rawan sekali terjadi perubahan substansi,” lanjut Uki.

Proses selanjutnya agar RDTR ini dapat ditetapkan menjadi perda adalah pembahasan di DPRD, evaluasi di provinsi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, pemberian nomor register oleh provinsi, dan terakhir penetapan perda di kabupaten. Rangkaian proses ini harus dilalui oleh tiap rancangan perda rencana tata ruang baik itu rencana umum maupun rencana rinci. Ditjen Tata Ruang melalui Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah akan mengawal secara ketat setiap tahapan proses tersebut. Untuk itu perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Sufrijadi, yang turut menyambut kehadiran Bupati Timor Tengah Selatan beserta rombongan.

Terakhir, Uki berharap besar bahwa setelah RDTR Perkotaan SoE di-perda-kan, maka ada perwakilan dari Ditjen Tata Ruang yang melakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dan lapangan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV beserta staf, Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta staf, dan tim sekretariat Bupati Timor Tengah Selatan.