7.125 Sertipikat Hak Atas Tanah Diserahkan oleh Presiden

Cimahi - Presiden Joko Widodo serahkan 7.125 sertipikat hasil program strategis nasional Kementerian ATR BPN kepada masyarakat yang hadir di Lapangan Brigif 15 Kujang, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Senin (11/9). Sertipikat diserahkan langsung oleh Presiden untuk masyarakat yang berasal dari Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang.

Kepada para penerima sertipikat, Presiden berpesan agar menjaga sertipikat yang telah dimiliki. "Masukkan simpan baik-baik, tetapi sebelumnya difotokopi. Jadi kalau hilang ada simpanan fotokopi dan bawa ke BPN supaya diterbitkan lagi," ujar Presiden.

Presiden juga berpesan agar sertipikat yang sudah diterima dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga namun harus disertai perhitungan yang tepat agar tanah nya tidak hilang disita oleh bank. "Kalau dapat (pinjaman) dipakai untuk modal, investasi, mesin. Jangan dipakai untuk hal-hal yang bersifat kenikmatan (sementara). Jangan sampai sertifikat hilang," tuturnya.

Jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pasca penerbitan sertipikat telah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk industri jasa keuangan dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemberian Bantuan Permodalan dan Pendampingan, Pemberian Bantuan Sarana Produksi dan Pemasaran hasil-hasil produksi merupakan beberapa program yang dijalankan sebagai upaya akses reform pasca legalisasi aset.

Hingga September 2017, Presiden Joko Widodo telah empat kali memberikan secara langsung Sertipikat Hak Atas Tanah kepada masyarakat Jawa Barat. Kota yang telah Presiden sambangi dalam rangka penyerahan sertipikat meliputi Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon di bulan April, Kabupaten Tasikmalaya di bulan Juni, dan yang terakhir Kota Cimahi. Jumlah sertipikat yang diserahkan oleh Presiden di Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.699 sertipikat hak atas tanah.

Pada tahun 2017 Program Legalisasi Aset Melalui Program Nasional di Provinsi Jawa Barat sejumlah 594.500 bidang yang terdiri atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I sebanyak 377.000 bidang dan PTSL Tahap II sebanyak 210.000 bidang. Selain itu, legalisasi aset untuk UKM sebanyak 3.550 bidang, pertanian sebanyak 2.300 bidang serta nelayan tangkap dan budidaya 1.650 bidang.

Peresmian Kantor Baru

Pada hari yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN meresmikan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Masjid Al-Ikhlas Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Gedung dua lantai seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Raya Ciburuy-Padalarang, Ciburuy, Padalarang, berdiri di atas tanah seluas 3.744 m2. Pembangunan gedung dimulai pada bulan Februari tahun 2017. Sementara itu bangunan Masjid Al-Ikhlas merupakan hibah dari PTPN VIII.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat didesain sebagaimana kebutuhan perkantoran modern. Selain dilengkapi mesin nomor antrian dan ruang tunggu yang nyaman, juga dilengkapi dengan Ruang Menyusui dan Meja Informasi Pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.