Bandar Kayangan sebagai Global Hub International

Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara sudah sampai tahap pasca pembahasan lintas sektor di pusat. Adanya rencana pengembangan global hub international Bandar Kayangan yang dilengkapi dengan pembangunan kilang minyak dan kawasan industri skala besar disepakati akan diakomodasi dalam Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara. Hal ini muncul dalam kunjungan konsultasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN pekan lalu.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Sudarsono, isu atau pemikiran Bandar Kayangan yang berkembang setelah proses revisi berjalan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Karena menurutnya, akan ada perubahan baik di rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang dalam substansi revisi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara, sehingga revisi RTRW Kabupaten Lombok Utara perlu disesuaikan kembali. “Jika sudah dipastikan Bandar Kayangan sebagai global hub international akan diakomodir, maka berkas revisi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara akan dikembalikan ke daerah untuk disesuaikan,” lanjut Sudarsono.

Asisten I bidang pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, Nanang Matalata, menyatakan pentingnya peran Bandar Kayangan sebagai global hub international untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Kajian Bandar Kayangan sudah dilakukan kurang lebih dua tahun terakhir dengan melibatkan tim khusus yang terdiri dari ahli – ahli bidang perencanaan, lanjut Nanang. Kemudian adanya penetapan Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan dalam PP Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 28 tahun 2008 tentang RTRWN, semakin memperkuat keinginan mengakomodir Bandar Kayangan sebagai global hub international dalam revisi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara.

Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat hal–hal yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, antara lain melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan rencana pelabuhan global hub international Bandar Kayangan diakomodasikan dalam rencana pembangunan pelabuhan nasional, juga melakukan kajian dampak yang dapat timbul dari adanya rencana pembangunan global hub international Bandar Kayangan terhadap rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Lombok Utara. Mengacu pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, bila perubahan dari RTRW Kabupaten Lombok Utara lebih dari 20% dari RTRW sebelumnya maka hal ini termasuk dalam kategori pencabutan peraturan daerah (bukan perubahan) sehingga proses pengajuan persetujuan substansinya perlu diulang kembali.

Kunjungan konsultasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Direktorat Jenderal Tata Ruang ini dihadiri oleh Asisten I bidang pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara, unsur pemerintah daerah seperti Bappeda dan Dinas PU, tim ahli Bandar Kayangan, dan internal Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. (binwil4)