Alokasi Anggaran Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN dalam Upaya Mendukung Program Prioritas Nasional

Jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional  Tahun 2019 menghadiri Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR RI dalam Rangka Penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2019 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI, Jakarta, Rabu (06/06). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  tahun 2019, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 digunakan  dalam rangka untuk mendukung   Prioritas Nasional, termasuk didalamnya Kegiatan Prioritas  Reforma Agraria, Tata Ruang, Pengendalian Tanah dan Ruang serta mendukung Prioritas Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, dan Prioritas Kementerian/Lembaga. 

“Sejalan dengan  Tema RKP Tahun 2019  yaitu ”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”,  maka tema Rencana Kerja Pemerintah tersebut,  melandasi program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Kementerian Agraia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun Anggaran 2019,” ujar Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Pagu Indikatif Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN diterbitkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-269/MK.02/2018 dan Nomor B.209/M-PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018 Hal Pagu Indikatif Tahun 2019.

Anggaran akan dialokasikan perprioritas mulai dari, Prioritas Nasional yang akan digunakan untuk Pengadaan Juru Ukur, Pembentukan Bank Tanah, Revisi Peraturan Berkaitan Pertanahan, Peta dasar Pertanahan, Pemetaan Batas Kawasan Hutan, Peta Tematik, Peta Bidang Tanah, Sertipikasi Hak Atas Tanah, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Pembauatan Neraca Penatagunaan Tanah, IP4T, Pemberdayaan Masyarakat, Gugus Tugas Pelaksana Reforma Agraria, Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengelolaan dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, Penanganan Sengketa dan Perkara Tanah dan Ruang, Penertiban Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Materi Teknis RDTR di Kawasan Startegis Nasional (KSN) tertentu, Penyusunan Masterplan di KSN tertentu, Penyusunan RRTR di KSN tertentu, Penyusunan Rpepres RTR di KSN tertentu.

Lalu, Prioritas Bidang yang akan digunakan untuk Pengukuran Pemetaan Kadastral, Penyusunan NSPK, Penataan wilayah Pesisir, Inventarissi WP3WT, Peta Potensi Obyek Konsolidasi, Pembaruan Peta ZNT, Pembinaan dan Evaluasi, Layanan Pertanahan, Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan dan Tata Ruang, Penyusunan Rancanagan Peraturan RDTR, Penyusnan RTR, Percepatan penyelesaian RDTR, Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang 

Terakhir, Prioritas  K/L, termasuk belanja gaji dan operasional kantor yang akan digunakan untuk Gaji, Operasional dan Non Operasional Kantor.

Pada tahun 2019, arah kebijakan Kementerian ATR/BPN adalah memfokuskan pada program-program dalam rangka kelanjutan pembangunan Agraria dan Tata Ruang tahun 2018 yaitu berupa: Fokus pada implementasi Road Map Percepatan Pendaftaran tanah, Pemenuhan Belanja Pegawai, Dukungan Implementasi Road Map Pendaftaran Tanah, Melanjutkan Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2018, dan Reformasi Birokrasi.