2018, Lahan Padang Penggembalaan Ternak Enrekang Siap Digunakan

Direktur Penataan Kawasan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Agus Sutanto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. “Kami terus berkoordinasi agar program padang penggembalaan ternak bisa direalisasikan pada tahun 2018,” ujarnya dalam kunjungan ke lokasi Kamis (28/9). 

Diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2016, Kabupaten Enrekang dinilai memiliki potensi pengembangan padang penggembalaan ternak karena memiliki lahan luas dalam satu hamparan serta didukung oleh budaya masyarakat setempat sebagai peternak. 

Bupati Enrekang Muslimin Bando menjelaskan saat ini pelaksanaannya masih terkendala status lahan yang masih dipegang PTPN XIV meski sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah habis masa berlakunya sejak 2003. “Kami harapkan padang penggembalaan skala besar maupun mini ranch dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” pintanya.

Terkait status lahan, Muslimin menambahkan telah ada titik terang penyelesaian masalah, terutama mengenai luasan lahan yang akan dilepaskan pihak PTPN XIV untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Enrekang. “Namun kami ingin lahan yang diserahkan tersebut adalah lahan yang sudah siap untuk dipakai sebagai padang penggembalaan ternak, bukan lahan hutan yang masih membutuhkan proses penyiapan yang butuh waktu,” jelas Muslimin.

Selain lahan skala besar, Kementerian ATR/BPN juga memaparkan hasil survei dari lima lokasi pengembangan mini ranch di Kecamatan Maiwa yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Menurut Agus, kelima lokasi tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai mini ranch namun diminta untuk segera mengurus status tanahnya di Kantor Pertanahan. “Pemerintah Kabupaten Enrekang harus mengamankan lahan-lahan potensial tersebut dan melegalkan statusnya,” kata dia. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, M. Asdhar menambahkan, pihaknya siap membantu proses status lahan sesuai prosedur yang berlaku. “Kami menunggu surat pernyataan dan informasi lengkap dari Pemerintah Kabupaten Enrekang dan kami siap membantu proses sertipikasi lahan di lokasi-lokasi yang potensial tersebut,” kata dia. Menurut Asdhar sepanjang tidak ada penguasaan fisik oleh masyarakat dan semua informasi pertanahan lengkap, maka proses sertipikasi dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

Tahun 2016, Kabupaten Enrekang telah berhasil mencukupi sendiri kebutuhannya dengak kapasitas sapi sebanyak 10.000 ekor sapi. Dengan adanya lahan padang penggembalaan ternak skala besar, diharapkan Kabupaten Enrekang dapat menopang kebutuhan sapi di Indonesia, khususnya Indonesia Timur.