Reforma Agraria Tingkatkan Perekonomian

Republika, Hal 2 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Joko Widodo meminta reforma agraria dan perhutanan sosial digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sasarannya adalah 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah.

"Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset betul-betul dikawal detail dan tepat sasaran sehingga mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) reforma agraria dan kehutanan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3).

Target reforma agraria adalah lahan seluas sembilan juta hektare, sedangkan perhutanan sosial untuk lahan seluas 12,7 juta hektare.

Kepala Negara mengingatkan semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan. Termasuk di dalamnya pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam.

Reforma agraria juga harus menjadi cara baru bukan saja untuk menyelesaikan sengketa agraria antara perusahaan dan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Ini harus menjadi cara baru mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial-eko-nomi, khususnya di perdesaan.

Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan. Kementerian Agraria juga harus menyasar masyarakat tidak mampu. Mereka harus didata.

Aset berupa 4,9 juta hektare tanah negara bisa diberikan kepemilikannya kepada rakyat, termasuk di dalamnya tanah dan hak guna usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar.

Presiden juga meminta reforma agraria mencakup penataan sekitar 4,85 juta hektare hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KL-HK). "Masyarakat, terutama yang masuk dalam lapisan 40 persen terbawah, dapat memiliki akses legal terhadap tanah yang dapat dikelola sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan," ujar Presiden menambahkan.

Kepala Negara sudah bertemu dengan Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN). Pemerintah sudah memberikan pengakuan resmi kepada tanah adat yang sudah dimulai pada Desember. Ini akan terus dikerjakan. Jumlah area yang telah diverifikasi meningkat secara signifikan. Pemerintah ingin fokus pada pekerjaan ini. Reforma agraria harus bisa diselesaikan.

Program reformasi agraria berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan program perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Reformasi agraria menekankan pada aspek redistribusi lahan. Sedangkan, hutan sosial lebih menekankan pada akses terhadap lahan.

Reforma agraria atau legal formal disebut pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Dalam tataran operasional, reformasi agraria di Indonesia dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UU Pokok Agraria. Kedua, proses penyelenggaraan reforma agraria plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan untuk memanfaatkan tanah.

Sedangkan, program perhutanan sosial membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan. Setelah disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara yang ramah lingkungan. Hasil panen dapat dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Wilayah yang diusulkan untuk percontohan program reforma agraria dan perhutanan sosial adalah provinsi Sulawesi Tengah.