Redistribusi Lahan Hapus Kesenjangan

Suara Pembaruan, Hal 2 - Kamis, 12 Januari 2017

Program redistribusi lahan yang digulirkan pemerintah harus segera diwujudkan, karena diyakini bisa mengurangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan. Pemerintah diminta untuk membicarakan program ini secara terbuka dengan sejumlah kalangan, terutama DPR, agar lahan yang didistribusikan tepat sasaran.

Mantan Ketua Panitia Khussu (Pansus) RUU Pertanahan, Arif Wibowo mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan reformasi agraria lewat pendistribusian lahan kepada masyarakat. Namun, diingatkan, redistribusi itu harus benar-benar jelas langkahnya agar bisa tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat.

"Presiden menyatakan ada 12,7 juta lahan untuk diredistribuskan. Dari mana angka itu? Pemerintahan yang lalu juga selalu bilang ada dan sudah dilakukan redistribusi tanah. Tetapi, tempatnya di mana, dalam jumlah berapa, dan siapa penerimanya? Ini harus dibicarakan secara terbuka, terutama dengan DPR," kata Arif Wibowo kepada SP di Jakarta, Kamis (12/1).

Dikatakan, berdasarkan studi yang dilakukannya, objek program redistribusi itu berasal dari tiga sumber. Pertama, dari inventarisasi tanah terlantar, yang pada 2012 diperkirakan mencapai 4.801.875 hektare.

Kedua, objek redistribusi melalui skema kawasan hutan konversi. Ada perbedaan data antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional. Data KLHK pada April 2011 menyebutkan 17,94 juta hektare, sementara data BPN 2012 menyebutkan 20,03 juta hektare. Namun, dari kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi menjadi objek redistribusi sebesar 8.149.941 hektare. Tanah itu terdapat di 17 provinsi, 104 kabupaten, dan 629 lokasi.

Sementara, sumber ketiga adalah tanah hasil penyelesaian konflik agraria dan pertanahan. Masalahnya, selama ini sistem penyelesaian sengketa dan konflik kurang jelas dan fundamental, sehingga penyelesaiannya dilakukan kasus per kasus.

Setelah masalah data tanah dan sistem diselesaikan, keija selanjutnya adalah soal pendistribusian. Menurut politisi PDI-P itu, harus jelas soal hak-hak yang diberikan ke rakyat terkait pendistribusian tersebut. "Apakah hak milik atau kolektif? Hak milik dalam banyak kasus, tidak bermanfaat, karena tanahnya langsung dijual lagi. Jadi, rakyatnya miskin lagi," katanya.

Pemerintah harus memikirkan juga bagaimana hak rakyat atas tanah yang telah diredistribusi itu untuk bisa dimanfaatkan. "Misalnya, ketersediaan bibit, pupuk, dan Peralatan. Ini harus beres. Begitu juga soal pemasaran. Intinya, semua dikerjakan harus by system, tidak boleh sekadar bagi-ba-gi tanah," tuturnya.

Dalam hal ini, katanya, peran kementerian dan lembaga terkait sangat penting dalam menjabarkan program Presiden Jokowi. Selama ini, kata dia, ada kesan para pembantu Presiden belum mampu menjabarkan program tersebut secara cepat dan tepat, sehingga terkesan kebijakan redistribusi lahan jalan di tempat.

Kesejahteraan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pada Desember 2016, pembagian lahan pada tanah adat telah dilakukan. Salah satu tujuan pemberian konsesi itu untuk pemerataan kesejahteraan.

"Sebenarnya, lahan 12,7 juta hektare itu ada kombinasi hutan dan tanah. Hutan itu ada yang dikelola oleh masyarakat adat. Ada hutan yang dilepas untuk konversi pertanian," ujar Sofyan menjawab pertanyaan SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1).

Menurutnya, sekitar 10.000 hektare lahan hutan telah diberikan kepada masyarakat. "Masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara), misalnya. Lalu, ada juga di beberapa daerah di Sulawesi," ujarnya.

Dijelaskan, Kementerian ATR hanya fokus pada program 9,1 juta hektare tanah. "Tanah itu akan dilegalisasi dan diredistribusi. Tanah-tanah negara yang telah menjadi milik masyarakat akan kami legalisasi. Kami berikan sertifikat," tegasnya.

Dikatakan pula, program legalisasi aset pada 2017 ditargetkan mencapai 5 juta bidang. "Lima juta bidang itu, kalau dengan hektare, tidak sampai 5 juta hektare. Satu bidang itu bisa 1 hektare, 0,5 hektare. Bisa 200 meter persegi atau 500 meter persegi. Pada 2018, ada 7 juta bidang dan 2019 ada 9 juta bidang. Jadi, 21 juta bidang sampai dengan 2019," katanya.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menambahkan, komitmen 12,7 juta hektare lahan merupakan konsep Perhutanan Sosial 2015-2019. Program itu salah satunya bertujuan mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

"Jadi, 12,7 juta hektare itu di seluruh Indonesi. Di Jawa Timur sedikit, Jawa Tengah sedikit. Artinya, di bawah 10.000 hektare. Jawa Barat agak besar, sekitar 20,000-an hectare. Di Kalimantan Tengah, 1,3 juta hektare," kata Siti.

Disebutkan, terdapat kemajuan positif dari konsep tersebut. "Semakin banyak usulan-usulan. Saya mau mengajak Bapak Presiden melihat hutan nagari di Sumatera Barat. Hutan nagari merupakan contoh bentuk skema Perhutanan Sosial di samping hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat.

Teken Perpres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mendesak Presiden Jokowi untuk agar segera menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait pelaksanaan reformasi agraria. Pasalnya, tanpa landasan hukum, sulit bagi pemerintahan Jokowi-JK mengakselerasi program itu.

"Landasan hukumnya belum ada. Padahal, sudah diserahakan Menteri ATP/BPN ke Sesneg., pada 2016. Sampai saat ini, Presiden Jokowi belum teken. Tanpa Perpres akan sulit bagi pemerintah mengakselerasi reformasi agraria," kata Dewi kepada SP di Jakarta, Kamis (12/1).

Dengan adanya perpres tersebut, ujarnya, bisa dipastikan kelembagaan yang akan melaksanakan reformasi agraria dan juga syarat-syarat geniu-sitasnya. Dalam perpres tersebut, akan dipastikan juga subjek yang akan menerima tanah, objek tanah yang diprioritaskan, dan pembiayaannya,
sehingga mencapai target 9 juta hektare sampai 2019.

Wakil Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Yeka Fatika menambahkan, pada akhir 2016, Presiden Jokowi membagikan 13.122,3 hektare lahan hutan kepada sekitar 5.700 kepala keluarga sekitar hutan. Semua lahan tersebut diresmikan sebagai hutan adat yang harus dijaga kelestariannya oleh para pemangku adat.

Distribusi pembagian lahan tersebut adalah 47,3 % diresmikan sebagai hutan adat di Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah), 39,4% dijadikan hutan adat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), 7,15 % dijadikan hutan adat di lima lokasi di Jambi, serta sisanya terdistribusi di .Sulawesi Selatan dan Banten.

"Pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat baru tersebut tidak boleh melanggar kaedah konservasi dan tidak boleh diperjualbelikan, sehingga fungsi hutannya tetap terjaga. Hasil hutannya juga bisa bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan," ujar DeWi.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) itu menambahkan, kesuksesan program itu ditentukan oleh empat faktor. Pertama, kejelasan dan keserasian tujuan makro dan mikro dari pelaksanaan distribusi lahan yang spesifik kepada lokasi. Kedua, ketepatan pemerintah dalam menetapkan sasaran penerima program.

"Dalam menetapkan sasaran penerima program, pemerintah harus mendapatkan masukan yang lengkap dari berbagai lembaga formal dan informal yang ada di wilayah tersebut. Rekam jejak calon penerima program, baik individu, rumah tangga, maupun koperasi harus benar-benar diperhatikan," katanya.

Ketiga, kehadiran pemerintah dalam menyediakan business support system, seperti infrastruktur perdesan-aan (jalan, listrik, dan irigasi), dukungan pembiayaan, pendampingan usaha dengan teknologi tepat guna, dan akses serta jaminan pasar. Keempat, adanya pengawasan terhadap pengusahaan lahan yang mereka terima untuk memastikan lahan tersebut tidak diperjualbelikan atau berpindah hak pengusahaannya.

[MJS/YUS/C-6/0-2]