PEMKAB CIANJUR GENCARKAN PENGAMANAN ASET

Pemerintah Kabupaten Cianjur gencar menyelesaikan pencatatan dan pengamanan aset pemkab. Sejumlah aset pemkab yang mencapai nilai triliunan rupiah kini dalam proses sertifikasi dan pemasangan plang untuk mencegah timbulnya gugatan atau sengketa, terutama aset lahan.

Hingga saat ini, pemkab melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Cianjur telah menyelesaikan proses inventarisasi aset. Rekapitulasi barang milik daerah menyebutkan, pemkab memiliki aset yang terbagi ke dalam enam jenis Kartu Inventaris Barang (KIB) bernilai Rp 5 triliun.

Berdasarkan data, aset pemkab bernilai cukup besar pada KIB A mengenai aset tanah senilai Rp 1,06 triliun, KIB C mengenai aset gedung/bangunan senilai Rp 1,5 triliun, dan KIB D mengenai jalan dan irigasi senilai Rp 1,44 triliun.

Kepala Bidang Aset DPKAD Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani menuturkan, pada 2017, pemkab pun akan menyertifikasi 20 aset yang akan dilakukan secara bertahap.

"Sosialisasi sudah beijalan ke pihak-pihak yang menggunakan aset tersebut. Kami menunggu usulan pengguna aset dan siap mendaftarkan tanah yang belum disertifikasi ke BPN," ujar Endan, Kamis (9/2/2017).

Ia mengakui, sejauh ini sertifikasi aset tanah menjadi salah satu yang diutamakan, mengingat aset pada bidang lahan paling rentan bermasalah atau bersengketa. Hal tersebut biasa teijadi pada lahan hibah.

Ahli waris lahan hibah seringkah mempermasalahkan kepemilikan setelah lahan tersebut digunakan sekian lama. Padahal, barang hibah menjadi salah satu bentuk perolehan yang sah dan dapat diakui sebagai aset pemerintah.

"Banyak penafsiran berbeda mengenai status tanah kepemilikan antara pemkab dan pihak tertentu. Pihak lain mengklaim memiliki kepemilikan lahan yang sudah resmi milik pemkab. Hal itu biasanya jadi pemicu sengketa lahan," katanya ditemui di Kantor DPKAD, Jalan KH Abdullah bin Nuh.

Oleh karena itu, DPKAD pun lebih banyak mengambil jalan tengah, yakni dengan proses pembuktian yang diserahkan ke pengadilan.

Wisma Karya

Pada kesempatan yang sama, Endan memberikan pernyataan mengenai sengketa lahan yang baru saja teijadi di Wisma Karya. Ia mengaku menyerahkan semua keputusan di pengadilan. Pasalnya, wisma tersebut merupakan aset pemkab secara eksisting dan telah ditempati tiga sekolah serta satu GOR tenis meja.

"Dasar kepemilikan pemda berada pada keputusan Kementerian Keuangan pada 2Dio lalu. Lahan itu sudah tercatat pula di KIB disdik untuk digunakan sebagai sekolah," ujarnya.

Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman pun menuturkan, gugatan terhadap lahan Wisma Karya harus menjadi dorongan besar agar pemkab lebih tertib administrasi.

(Shofira Hanan)***