PEMERINTAH PERANGI SPEKULAN TANAH

Pemerintah menuding para spekulan tanah menghambat pembangunan. Terutama di perkotaan, mereka menimbun tanah agar nanti dijual dengan harga tinggi. Perilaku demikian, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, menyebabkan harga lahan di sekitar proyek-proyek besar melonjak. 

Spekulan tanah ini, "Banyak modusnya dan memang agak sulit mendefinisikannya," ujar Sofyan kepada Tempo, Rabu lalu. Akibat perbuatan mereka, kata dia, pemerintah mesti menanggung biaya tambahan di tengah keterbatasan fiskal dan target pembangunan lain yang tak kecil. 

Agar tak ada lagi spekulan yang bermain-main dengan harga tanah, pemerintah bermaksud membuat bank tanah. Lembaga ini akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengatur penggunaan tanah. Dengan demikian, harga tanah terkendali dan spekulan tidak bisa seenaknya lagi menumpuk lahan kosong. "Kalau tidak, generasi milenial tak akan bisa punya rumah," ujar Sofyan.

Sebagai langkah awal, menurut Sofyan, kementerian akan melakukan sertifikasi atas 31 juta hektare tanah dari total 56,9 juta hektare. Data hasil sertifikasi itu kemudian disimpan di bank tanah. "Niatnya, masyarakat yang mencari tanah cukup datang ke bank tanah ini," ujarnya.

Sembari menata penggunaan tanah, pemerintah berencana memberlakukan kebijakan pajak progresif atas lahan yang terlantar. Ini diharapkan akan memaksa spekulan berhenti menyimpan tanah kosong.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Maryono, berharap pemerintah merealisasi kebijakan pajak progresif. Dia mengatakan saat ini pihaknya sulit menekan harga rumah, khususnya di wilayah Jabodetabek, lantaran harga tanah yang amat tinggi. "Informasi pertanahan juga kurang terbuka, sehingga para makelar leluasa memainkan harga," kata dia, kemarin.

Namun Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, sebaliknya mengatakan wacana pajak progresif membuat pasar properti tak nyaman. Apalagi pemerintah belum mensosialisasi batas luas tanah dan durasi tanah menganggur. Bukan tidak mungkin, kata dia, harga tanah justru naik lantaran beban yang ditanggung pengembang bertambah. 

Ali lebih setuju pemerintah membentuk bank-bank tanah daripada menetapkan tarif progresif atas tanah yang menganggur.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera menggodok rancangan peraturan mengenai bank tanah. Negara, kata dia, memiliki kewenangan untuk mencabut izin lahan yang menganggur. "Kalau risikonya itu izinnya dicabut atau bayar mahal, spekulan pasti mikir-mikir dulu, kan?" kata dia. Andi Ibnu | Khairul Anam | Diko Oktara | Putri Adityowati



Kepemilikan Lahan Pengembang Besar

Luas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Serpong 1.370 kilometer persegi. Banyak di antaranya dikuasai pengembang besar. Belum semua lahan milik pengembang dibangun perumahan. Masih ada yang telantar bertahun-tahun. Lahan kosong atau menganggur ini rencananya bakal menjadi obyek pajak pemerintah. 

PT Bumi Serpong Damai Tbk 


Luas: 4.717 hektare 


Letak: Di antaranya di Jakarta, Serpong, Bekasi, Kuningan, dan Balikpapan

PT Ciputra Development Tbk 


di 34 kota


Luas: 4.000 hektare 


Letak: 34 kota

PT Hanson International 


Luas: 2.410 hektare 


Letak: Di antaranya di Maja, Banten, Bekasi, dan Serpong

PT Intiland Development Tbk 


Luas: 2.046 hektare 


Letak: Di antaranya di Tangerang, Maja, Bekasi, Jakarta, Serang, dan Surabaya 

PT Summarecon Agung Tbk


Luas: 2.200 hektare


Letak: Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, dan Bogor

PT Jaya Real Property 


(Grup Bintaro Jaya) 


Luas: 1.745 hektare 


Letak: Bintaro dan Serpong

Modernland Realty (MDLN) 


Luas: 1.647 hektare 


Letak: Cakung, Bekasi, Tangerang, dan Cikande

Lippo Karawaci 


Luas: 1.559 hektare


Letak: Karawaci, Tangerang

Sentul City (BKSL) 


Luas: 1.432 hektare 


Letak: Bogor

PT Puradelta Lestari Tbk 


Luas: 1.157 hektare 

PT Agung Podomoro Land Tbk 


Luas: 398 hektare 


Letak: Karawang, Jakarta, dan Makassar

PDAT | Diolah