Pemerintah Dorong Pembentukan Tim Batas Wilayah

(Koran Sindo, Halaman 4, 24 Juni 2016)

Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mendorong pembentukan tim penetapan batas wilayah di Provinsi Papua. Itu untuk memperjelas batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang adai kawasan itu.

Menurut Menteri ATR/ Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 ini diungkapkan tentang pengakuan atas hak komunal, khususnya di wilayah Provinsi Papua.

"Saya juga mau mengingatkan semua pihak agar segera mengeluarkan hak legalitas transmigran atas tanah yang dimiliki. Jadi jangan sampai menjadi sumber konflik ke depannya," ujar dia.

Dia menjelaskan, dalam peraturan menteri tersebut diakui soal kepemilikan masyarakat adat, yaitu pengakuan kepemilikan bagi warga yang tinggal dan hidup lebih dari 10 tahun dilokasi tertentu.

"Selain itu juga pengakuan hak kolektif ekonomi berupa koperasi di mana tujuannya memutus pengakuan atau kepemilikan atas tanah yang tanpa dasar," tegasnya.

Ferry menuturkan, soal tanah dalam setiap ajaran agama menyimpan pesan kuat yang pada dasarnya menjadi tempat masyarakat bisa hidup dan memakmurkan kehidupannya.

Karena itu diharapkan jangan lagi ada pikiran memperkaya diri dengan memiliki tanah dalam jumlah besar.

Di sisi lain, Menteri Ferry juga menyerahkan 3.000 sertifikat hak atas tanah kegiatan legalisasi aset atau prona dan reforma agraria tahun anggaran 2016 di Provinsi Papua.

"Penyerahan 3.000 sertifikat hak atas tanah ini dalam rangka proses sertifikasi dan bagian dari program nasional yang sudah dilakukan sejak tahun lalu," katanya.

Menurut Ferry, program pemberian sertifikat hak atas tanah ini akan terus berlang-s ung hingga tahun- tahun mendatang dan akan lebih fokus pada pemilik hak ulayat.

"Sekitar 3.000 sertifikat hak atas tanah diberikan ke-padainstansipemerintah.TNI, Polri, swasta, dan lembaga keagamaan yang ada di Provinsi Papua," ujarnya.

Penyerahan sertifikat ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan atas Hak Komunal.

"Terkait dengan peraturan menteri ini, jika nantinya Pemerintah Provinsi Papua butuh tambahan penguatan, usulanbisadibicarakan dengan kami," katanya.

* ant