Pemerintah Sertifikasi Tanah Wakaf
27/06/2016

Pemerintah Sertifikasi Tanah Wakaf

Koran SIndo, Hal 4, 27 Juni 2016

BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 137 sertifikasi tanah wakaf di Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Kantor Pertanahan Bandung Raya, Bandung, Jabar, kemarin. Ratusan bidang tanah wakaf itu dimanfaatkan sebagai masjid, madrasah, musala, pondok pesantren, panti asuhan, taman pendidikan Alquran (TPA), sekolah alam, dan makam.

 
BPN Serahkan Sertifikat Wakaf Nol Rupiah
27/06/2016

BPN Serahkan Sertifikat Wakaf Nol Rupiah

[Media Indonesia, Hal 21, 27 Juni 2016]

TEROBOSAN baru kembali digulirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dengan membuat sertifikat wakaf nol rupiah. Kemarin, sebanyak 127 sertifikat diserahkan kepada masyarakat di Rumah Layanan ATR/BPN Bandung.

 
128 Bidang Tanah Wakaf di Jabar Tersertifikasi Tahun Ini
26/06/2016

128 Bidang Tanah Wakaf di Jabar Tersertifikasi Tahun Ini

jabar.metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Bandung: Selama Ramadan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat melakukan program sertifikasi tanah wakaf bagi bangunan masjid dan musala secara gratis. 

 
Menteri Ferry Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf Rumah Ibadah
26/06/2016

Menteri Ferry Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf Rumah Ibadah

www.rmol.co 26 Juni 2016

RMOL. Selama bulan Ramadhan 1437 H, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat melakukan sertifikasi tanah wakaf bagi bangunan masjid dan mushala secara gratis. Penyerahan sertifikat tanah wakaf bagi rumah ibadah dilakukan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Pertanahan Bandung Raya, Minggu (26/6).

 
BPN Halsel berikan 7.566 sertifikat prona gratis
26/06/2016

BPN Halsel berikan 7.566 sertifikat prona gratis

www.deliknews.com

Halsel – Kantor Badan pertanahan nasional (BPN) Perwakilan Halmahera Selatan menargetkan 7.566 sertifikat prona yang diberikan kepada bidang tanah warga kurang mampu di daerah itu hingga akhir 2016 ini.

 
Pemerintah Akui Hak Komunal Sembilan Daerah Masyarakat Adat Papua
24/06/2016

Pemerintah Akui Hak Komunal Sembilan Daerah Masyarakat Adat Papua

www.beritasatu.com | Jumat, 24 Juni 2016 | 08:33

Jayapura- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, menutup rangkaian kegiatan Festival Danau Sentani (FDS) ke IX di kawasan wisata Khalkhote, Sentani Timur, Papua, Kamis (23/6) malam.

 
Pemerintah Akan Verifikasi Batas Wilayah Tanah Adat Rakyat Papua
24/06/2016

Pemerintah Akan Verifikasi Batas Wilayah Tanah Adat Rakyat Papua

www.beritasatu.com | Kamis, 23 Juni 2016 | 20:39

Jayapura - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendorong upaya verifikasi batas-batas tanah masyarakat adat Provinsi Papua. Verifikasi dilakukan agar hak komunal masyarakat adat asli Papua tidak semakin tersingkirkan.

 
Menteri Ferry Legalisasi Ribuan Tanah untuk Warga Papua
24/06/2016

Menteri Ferry Legalisasi Ribuan Tanah untuk Warga Papua

www.tribunnews.com Jumat, 24 Juni 2016 09:10 WIB

TRIBUN-MEDAN.com, PAPUA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan legalisasi aset warga.

 
Menteri Agraria Sertifikasi Ribuan Bidang Tanah Rakyat Papua
24/06/2016

Menteri Agraria Sertifikasi Ribuan Bidang Tanah Rakyat Papua

www.beritasatu.com | Kamis, 23 Juni 2016 | 20:08

Jayapura - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan 6.861 sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Tanah yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan strategis Program Nasional (Prona) Agraria berdasarkan instruksi Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis pada BPN.

 
Hak atas Tanah Bisa Dibatalkan
24/06/2016

Hak atas Tanah Bisa Dibatalkan

Media Indonesia, Hal 27, 24 Juni 2016

NEGARA bisa membatalkan hak atas tanah yang dipegang siapa pun di Indonesia jika kepemilikannya mendatangkan kerugian, kesusahan, dan kerisauan bagi masyarakat. Negara menetapkan tanah sebagai tempat hidup masyarakat dan tempat memakmurkan kehidupan.

 
RSS
First 45678910111213 Last