Sertifikat Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
25/07/2016

Sertifikat Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

kupang.tribunnews.com

POS KUPANG.COM, BORONG - Sebanyak 1.500 warga masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mendapatkan sertifikat tanah secara gratis melalui program nasional agraria (Prona) badan pertanahan nasional (BPN) setempat.

 
Lahan Warga Tangsel Disensus
25/07/2016

Lahan Warga Tangsel Disensus

poskotanews.com Minggu, 24 Juli 2016 — 22:03 WIB

TANGERANG (Pos Kota) – Sekitar 10 ribu bidang tanah milik masyarakat di Kelurahan Sawah dan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat disensus tim gabungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

 
BPN dan DPPKAD Tangsel Telah Sensus 10 Ribu Bidang Tanah di Ciputat
25/07/2016

BPN dan DPPKAD Tangsel Telah Sensus 10 Ribu Bidang Tanah di Ciputat

kabartangsel.com Jumat, 22 Juli 2016

Seluas 10 ribu bidang tanah yang ada di dua Kelurahan di Kecamatan Ciputat telah di Sensus oleh Tim gabungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan.

 
Lahan Kosong Ditelantarkan segera Dikenai Pajak Progresif
25/07/2016

Lahan Kosong Ditelantarkan segera Dikenai Pajak Progresif

www.beritametro.co.id Sabtu, 23 Juli 2016 01:16

JAKARTA (BM) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang kembali menegaskan akan memberlakukan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) progresif terhadap lahan kosong dan hak atas tanah negara yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Hal itu dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, bahwa selama ini pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) tanah negara seringkali dipahami sebagai penguasaan lahan oleh penerima hak.

 
Menteri ATR: Lebih Sulit Bebaskan Lahan Milik Instansi Pemerintah
25/07/2016

Menteri ATR: Lebih Sulit Bebaskan Lahan Milik Instansi Pemerintah

kabar24.bisnis.com Minggu, 24/07/2016 19:53 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan, lebih mudah bagi BPN untuk membebaskan lahan masyarakat dibandingkan instansi pemerintahan ketika hendak dimanfaatkan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

 
DKI akan Rekrut Juru Ukur Tanah dari STPN
22/07/2016

DKI akan Rekrut Juru Ukur Tanah dari STPN

www.beritajakarta.com Kamis, 21 Juli 2016 17:42 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggecarkan pendataan aset lahan. Sebagai upaya mempercepat proses inventarisasi, Pemprov DKI akan merekrut lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melakukan pengukuran lahan.

 
Buat Database Penguasaan dan Pemilikan Tanah
22/07/2016

Buat Database Penguasaan dan Pemilikan Tanah

21 Juli 2016

EMPAT LAWANG - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Empat Lawang berencana membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar, yang bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui status atas tanah di wilayah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.  

 
Pemprov Jakarta dan BPN Koordinasi Masalah Tanah
22/07/2016

Pemprov Jakarta dan BPN Koordinasi Masalah Tanah

www.cnnindonesia.com Kamis, 21/07/2016 20:27 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait masalah pengadaan lahan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu.

 
Pemprov DKI Bahas Aset dengan BPN
22/07/2016

Pemprov DKI Bahas Aset dengan BPN

news.metrotvnews.com 21 Juli 2016 17:22 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengadaan tanah di DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kerja sama fokus pada tiga hal.

 
Pemprov DKI Libatkan BPN untuk Inventarisasi dan Pengamanan Aset
22/07/2016

Pemprov DKI Libatkan BPN untuk Inventarisasi dan Pengamanan Aset

www.beritasatu.com | Kamis, 21 Juli 2016 | 18:11

Jakarta - Melihat banyaknya kepemilikan lahan DKI Jakarta mengalami sengketa hukum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk inventarisasi dan pengamanan aset.

 
RSS
12345678910 Last