Penguasaan Pulau Maksimum 70 Persen
13/01/2017

Penguasaan Pulau Maksimum 70 Persen

Republika, Hal 9 - Jumat, 13 Januari 2017

Pemerintah menegaskan bahwa pihak asing tidak boleh sepenuhnya memiliki silatu pulau. Penguasaan atas pulau-pulau di Indonesia pun diatur maksimal hanya 70 persen dari luas pulau.
 
Redistribusi Lahan Hapus Kesenjangan
12/01/2017

Redistribusi Lahan Hapus Kesenjangan

Suara Pembaruan, Hal 2 - Kamis, 12 Januari 2017

Program redistribusi lahan yang digulirkan pemerintah harus segera diwujudkan, karena diyakini bisa mengurangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan. Pemerintah diminta untuk membicarakan program ini secara terbuka dengan sejumlah kalangan, terutama DPR, agar lahan yang didistribusikan tepat sasaran.

 
"QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG
29/08/2016

"QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

Kompas - Halaman 7 - Senin, 29 Agustus 2016

Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, melainkan telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini.

 
Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria
25/08/2016

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Investor Daily, Halaman 27, 25/8/2016

Presiden Joko Widodo (Tokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antarmasyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

 
Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria
25/08/2016

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Jokowi menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

 
BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut
25/08/2016

BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

Kontan, Halaman 20, 25/8/2016

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Kali ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.

 
Aturan Penghapusan Segera Meluncur
25/08/2016

Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Bisnis Indonesia, Halaman 27, 25/8/2016

Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengotorisasi kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang sehingga masyarakat pemilik bidang tanah tidak perlu membayar bea tersebut apabila tidak melakukan aktivitas komersial.

 
Jabar Minta BPN Percepat Sertifikasi
25/08/2016

Jabar Minta BPN Percepat Sertifikasi

Bisnis Indonesia, Halaman 8, 25/8/2016

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercepat dan mempermudah proses pembebasan lahan di sejumlah proyek infrastruktur.

 
Seluruh Tanah di Surabaya Ditarget Bersertifikat Akhir 2017
9/08/2016

Seluruh Tanah di Surabaya Ditarget Bersertifikat Akhir 2017

www.jawapos.com, Selasa, 09 Agustus 2016 03:10

JawaPos.com- Khabar baik bagi warga Surabaya yang memiliki tanah, namun belum bersertifikat.  
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil  bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini sepakat melakukan program kerjasama pendaftaran dan sertifikasi seluruh bidang tanah di wilayah kota Surabaya, Jawa Timur. 

 
Kementerian ATR/BPN Canangkan Sertifikasi Lahan Tanah di Surabaya
9/08/2016

Kementerian ATR/BPN Canangkan Sertifikasi Lahan Tanah di Surabaya

www.beritamoneter.com, Senin 8 Agustus 2016, 9:40 pm

JAKARTA-Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini sepakat untuk melakukan program kerjasama pendaftaran dan sertifikasi seluruh bidang tanah di wilayah kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan kerjasama ini diharapkan sertifikasi seluruh bidang tanah di Surabaya dapat selesai dalam waktu satu tahun ke depan. “Program dicanangkan hari ini dan ditargetkan selesai akhir 2017,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Senin (8/8).

 
RSS
12345678910 Last