Tidak Ada Tanah Tak Bertuan di Papua
24/06/2016

Tidak Ada Tanah Tak Bertuan di Papua

Indopos, Halaman 3, 24 Juni 2016

IMenteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan 6.861 bidang sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Tanah yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan strategis Program Nasional (Prona) Agraria berdasarkan instruksi Menteri Agraria No 2 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan program strategis pada badan pertanahan nasional.

 
Selesaikan 40 Persen Legalisasi Aset 2016
24/06/2016

Selesaikan 40 Persen Legalisasi Aset 2016

(Indopos, Halaman 13, 24 Juni 2016)

Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) kantor pertanahan Kabupaten Lebak Banten, patut mendapat apresiasi.

Pasalnya, mereka berhasil menyelesaikan legalisasi aset lebih cepat dari target yang ditetapkan. 'Alhamdulillah, berkat kerja keras semua staf yang terlibat dalam tim legalisasi aset, kami berhasil menyelesaikan 40 persen legalisasi aset lebih cepat dari target yang ditetapkan," ujar Suraji, koordinator pro-na didampingi Kasubsi Peralihan Hak, Ilman Juper kepada INDOPOS, Kamis (23/6).

 
Perkuat KPPIP, Pemerintah akan Revisi PP
24/06/2016

Perkuat KPPIP, Pemerintah akan Revisi PP

www.kontan.go.id

JAKARTA. Pemerintah akan memperkuat keberadaan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Penguatan akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

 
BPN Barru Bagi-bagi Sertipikat Tanah, Gratis
24/06/2016

BPN Barru Bagi-bagi Sertipikat Tanah, Gratis

www.tribunnews.com Kamis, 23 Juni 2016 15:57

TRIBUNBARRU.COM- Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sertipikat hak milik (SHM) dalam program Prona, di Kantor Kecamatan Barru, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Kamis (23/6/2016).

 
Pemerintah Dorong Pembentukan Tim Batas Wilayah
24/06/2016

Pemerintah Dorong Pembentukan Tim Batas Wilayah

(Koran Sindo, Halaman 4, 24 Juni 2016)

Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mendorong pembentukan tim penetapan batas wilayah di Provinsi Papua. Itu untuk memperjelas batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang adai kawasan itu.

 
Ditunggu Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Canangkan Pembangunan Zona Integritas
19/06/2016

Ditunggu Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Canangkan Pembangunan Zona Integritas

www.beritaterkini.id | 18/6/2016

BeritaTerkini.id > Setelah melakukan Safari Ramadan ke berbagai daerah di Banten dan Jawa Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jumat (17/06) di Jakarta. Pencanganan dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Ferry Musyidan Baldan dengan penandatanganan piagam Zona Integritas.

 
KPK Minta Layanan di BPN Berbentuk Digital
18/06/2016

KPK Minta Layanan di BPN Berbentuk Digital

(Kompas, Halaman 3, 18 Juni 2016)

Untuk mencegah dan mengurangi peluang korupsi, Badan Pertanahan Nasional harus mengedepankan layanan digital yang memungkinkan pelacakan proses berkas yang sedang diurus. Hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2014 masih menempatkan layanan peralihan hak atas tanah di BPN di bawah rata-rata skor integritas layanan publik nasional.

 
Berita Foto: Zona Integritas
18/06/2016

Berita Foto: Zona Integritas

(Bisnis Indonesia, Halaman 3, 18 Juni 2016)

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan (kedua kiri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (ketiga kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kanan) menunjukan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas seusai ditandatangani bersama di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (17/6). Piagam tersebut bertujuan membentuk wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani di lingkungan jajaran Kementerian ATR/BPN.

 
Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi
17/06/2016

Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

kabar24.bisnis.com | Jum'at, 17/06/2016 | 19:20 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendeklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Program itu bertujuan membentuk wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani di lingkungan jajaran Kementerian ATR/BPN.

 
Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas
17/06/2016

Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas

www.kompas.com | Jumat, 17 Juni 2016 | 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah yang terbebas dari korupsi, birokrasi bersih dan peningkatan pelayanan publik melayani di lingkungan kementerian.

 
RSS
First 567891011121314 Last