MENIMBANG AMNESTI LAHAN

Tidak sedikit kalangan yang mengkritik pemerintah ketika hendak mengegolkan program pengampunan atau amnesti pajak. Para penentang menilai amnesti hanya upaya menyelamatkan para pengemplang pajak dari hukuman.

Samdysara Saragih
samdysara.saragih@bisnis.com

Ketika UU No. 11/2016 tentang Amnesti Pajak akhirnya disahkan oleh parlemen, para penentang langsung berancang-ancang untuk mengajukan uji materi.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mementahkan gugatan dan menyatakan amnesti pajak sesuai dengan UUD 1945.

Dalam perjalanannya, kebijakan amnesti pajak ini dianggap salah satu yang berhasil di dunia, meskipun pemerintah dianggap terlalu ambisius menetapkan target dana tebusan maupun nominal repatriasi.

Keberhasilan ini menginspirasi sejumlah kalangan untuk menelurkan amnesti di bidang pengelolaan sumber daya lahan. Telah lama disadari bahwa tata kelola lahan Indonesia amburadul. Kawasan hutan pun menjadi korban karena dirambah untuk berbagai kegiatan nonkehutanan.

Saat berkunjung ke kantor Harian Bisnis Indonesia pekan lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memaparkan saat ini paling tidak 16,71 juta hektare (ha) kawasan hutan digarap untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya. Rinciannya, untuk perkebunan seluas 6,15 juta ha, pertanian semusim (4,53 juta ha), kebun campuran (4,77 juta ha), persawahan (0,86 juta ha), hingga permukiman (0,39 juta ha).

Lebih spesifik lagi, perkebunan kelapa sawit menduduki sekitar 2,5 juta ha kawasan hutan, masing-masing 800.000 ha kebun milik perusahaan dan 1,7 juta ha kebun yang dikelola masyarakat.

Kalangan petani menolak dituduh merambah hutan secara ilegal. Mereka mengklaim tanah itu sudah diusahakan sejak ratusan tahun sampai kemudian negara, dengan berbagai rezim peraturannya, menetapkan tanah mereka sebagai kawasan hutan. Sebagian lagi berdalih membangun kebun karena melihat hutan gundul akibat illegal logging.

Argumentasi ini didukung oleh Kementerian Pertanian. Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Bambang, sudah seharusnya para petani itu mendapat dispensasi atas jerih payah mereka mengusahakan lahan.

UNTUK RAKYAT

Untuk mereka ini, pemerintah sudah memikirkan solusinya dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria dan Rancangan Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah oleh Masyarakat yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
Kebun garapan petani berpeluang besar dilepaskan dari kawasan hutan karena paling tidak ada 4 juta ha tanah yang dijanjikan pemerintah mendapatkan sertifikat dalam skema Reforma Agraria.

Reforma Agraria jelas program untuk rakyat, bukan pengusaha. Karena itu, kalangan pemerintah tidak berani terlampau jauh menjanjikan solusi untuk kebun-kebun ilegal yang digarap oleh perusahaan.

Padahal, jika ditelisik, tumpang tindih itu sendiri disebabkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Ketika pemerintah daerah dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) semula menetapkan kebun itu bukan kawasan hutan, pemerintah pusat kemudian menetapkan sebaliknya.

Menghadapi situasi pelik itu, sejumlah kalangan mengusulkan konsep amnesti lahan (land amnesty) berlaku juga bagi pengusaha. Semangatnya serupa dengan amnesti pajak. Penggarap kebun ilegal harus mendeklarasikan lahan mereka sebagai kawasan hutan. Pemerintah kemudian akan mengampuni asalkan mereka membayar denda dari tanggungan pajak dan PNBP, apakah disetor penuh atau dengan diskon.

Para pengusul juga sepakat perlu undang-undang (UU) untuk memayungi kebijakan itu dengan berbagai alasannya. Penasihat Teknis United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Abdul Wahid Situmorang, misalnya, mengatakan UU diperlukan karena kawasan hutan diatur dalam sebuah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daniel Johan menyodorkan payung hukum UU karena perambahan kawasan hutan merupakan tindak pidana yang melanggar UU, khususnya UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Solusi dari pemerintah itu jelas paling ditunggu-tunggu oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Namun, tentu saja akan menuai protes dari kalangan aktivis lingkungan karena sama saja dengan melegalkan perambahan kawasan hutan, termasuk di hutan lindung.

Suara-suara ini tentu saja harus diakomodasi. Namun, seperti amnesti pajak, pada akhirnya pemerintah toh menuai dukungan juga.