Legalisasi Aset, Kantah BPN Serang ’Jemput Bola’

(Indopos, Halaman 12, Senin-8 Agustus 2016)

Kantor Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Serang terus berupaya menyelesaikan program legalisasi aset tahun 2016 atau LA 2016 dengan'jemput bola' Caranya mendatangi pemohon dan panitia di tingkat desa. Tujuannya agar program strategis Kementerian ATR/ BPN itu selesai tepat waktu.

Nazaruddin, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Serang, mengatakan tahun ini Kantah Kabupaten Serang mendapataan program LA 2016 sebanyak 6.341 bidang. Terdiri dari Prona sebanyak 6.000 bidang UKM 200 bidang, nelayan 100 bidang dan ditambah BMN (barang milik negara) 41 bidang.

Semua legalisasi aset itu tersebar di Kabupaten dan Kota Serang. "Saat ini kami menyelesaikan 90 persen program LA 2016, dan kami optimistis akhir Agustus ini seluruhnya sudah rampung," ucapnya juga. Dikatakan lagi, meski program legalisasi aset ini pembiayaannya ditanggung negara, namun tidak semuanya gratis..

Karena yang ditanggung oleh pemerintah dalam kegiatan itu adalah biaya penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan supervisi dan pelaporan.

Sementara untuk biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

"Ini yang patut dipahami oleh calon si aset, bahwa tidak semuanya gratis, namun ada yang menjadi tanggungajawab peserta," tuturnya. Menurutnya juga, legalisasi aset merupakan salah satu diantara program strategis dari Kementerian ATR-BPN.

"Legalisasi aset ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan jaminan atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat," katanya juga.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan Kantah Serang, Nuris Tohari menjelaskan dengan memiliki sertipikat tanah sebagai bukti kekuatan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat dapat menggunakan sertipikat tersebut sebagai jaminan ke bank untuk modal usaha, sehingga terhindar dari praktik rentenir.

Seperti yang dilakukan oleh ratusan UKM binaan BPN Serang. "Kita saat ini memiliki ratusan UKM binaan, dengan membuatkan sertipikat atas tanah mereka, sehingga sertipikat tersebut dapat menjadi jaminan ke bank saat mereka membutuhkan modal usaha. Jadi UKM ini tidak perlu lagi meminjam modal usaha kepada rentenir," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kakanwil BPN Banten, H Sri Mujitono mengapresiasi kerja keras jajaran Kantah Serang dalam menyelesaikan program LA 2016 sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai

"Mudah mudahan apa yang sudah dicapai oleh Kantah Serang dapat ditiru oleh kantah lainnya, agar mereka dapat menyelesaikan program legalisasi aset paling lambat akhir Agustus dari target akhir September 2016 nanti," terangnya juga.

Sri menambahkan, pihaknya terus memantau penyelesaikan program legalisasi aset di setiap kantor pertanahan di bawah jajarannya, agar penyelesaian program strategis dari Kementerian ATR/BPN itu dapat selesai sesuai dengan rencana.

"Kita tenis memonitoring progres penyelesaian legalisaisai aset. Dari 29.500 bidang tanah di Provinsi Banten yang masuk dalam LA 2016, sudah 85 persen selesai dikerjakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil telah membuat beberapa arahan kerja jajarannya. Salah satu fokusnya terkait Reforma Agraria melalui percepatan sertifikasi. "Percepatan sertifikasi tanah rakyat itu penting. Kalau selama ini baru 800.000 sertifikat, tahun depan kami bisa dibuat 2-3 juta sertipikat," terang Sofyan yang menggantikan Ferry Mursyidan Baldan.

Sofyan juga menuturkan, sertifikasi tanah rakyat perlu mendapat perhatian. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum jelas tanahnya dan hidup miskin. Dengan kepemilikan tanah yang statusnya jelas, maka masyarakat bisa menggunakan sertipikat tanahnya itu sebagai jaminan bank untuk membuka usaha, (yas)

caption : LEGALISASI ASET: Nazaruddin, Kasi HTPT dan NurusTohari, Kasi Pemberdayaan, Kantah BPN Serang saat berbincang tentang LA 2016.