KPK Minta Layanan di BPN Berbentuk Digital

(Kompas, Halaman 3, 18 Juni 2016)

Untuk mencegah dan mengurangi peluang korupsi, Badan Pertanahan Nasional harus mengedepankan layanan digital yang memungkinkan pelacakan proses berkas yang sedang diurus. Hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2014 masih menempatkan layanan peralihan hak atas tanah di BPN di bawah rata-rata skor integritas layanan publik nasional.

Survei integritas sektor publik dilakukan KPK dalam rangka mengukur kualitas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan. Skor rata-rata integritas sektor publik adalah 7,2 dari skala 0-10 dengan 10 adalah nilai sempurna. Layanan peralihan hak atas tanah di BPN hanya mendapat skor 6,14.

Ketua KPK Agus Rahardjo seusai pencanangan Zona Integritas di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Jumat (17/6), mengatakan, layanan sertifikat jemput bola dan pemberkasan secara digital dapat memperlihatkan posisi penanganan berkas sertifikat tanah yang diurus.

"Tanah dan rumah itu bagian kebutuhan dasar masyarakat yang harus dilindungi dan disediakan negara Ada keluhan-keluhan soal layanan BPN yang tentu terus diperbaiki. Pencanangan Zona Integritas merupakan langkah baik," kata Agus.

Agus Rahardjo memuji layanan jemput bola mobil sertifikat keliling dan gerai BPN di mal dan pusat keramaian sebagai langkah maju. "Selain mendatangi masyarakat, tentu harus dibantu dengan digitalisasi," kata Agus Rahardjo.

Dia berharap layanan sertifikat keliling seperti dikembangkan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bisa berkembang seperti SIM dan STNK keliling yang dikembangkan Polri.

Menteri ATR/BPN Ferry Mur-syidan Baldan mengatakan, upaya digitalisasi dokumen sudah mulai dijalankan awal tahun 2016 dengan adanya barcode atau kode batang di berkas tanah yang diurus masyarakat.

"Kita terus kedepankan kemudahan pelayanan. Sertifikat keliling yang biayanya Rp 50.000 untuk peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik dan gerai pelayanan di mal merupakan upaya mendekatkan pelayanan," kata Ferry.

D'alam kesempatan sama, Memteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, layanan sertifikat oleh BPN harus menjangkau masyarakat dan transparan seperti SIM, STNK, KTP, akta kelahiran dan pengurusan paspor.

"BPN harus menjalankan reformasi birokrasi, yakni pemerintahan bersih, efektif, dan efisien, serta pelayanan publik yang semakin baik dan memudahkan," kata Menteri PAN dan RB.

Selanjutnya, Ketua Ombuds-man Republik Indonesia Am-zulian Rifai mengingatkan, dirinya masih menerima banyak keluhan terkait layanan BPN "Pegawai BPN harus meningkatkan kapasitas dan integritas. Penggunaan teknologi informasi dan mendekatkan layanan kepada masyarakat dapat memperbaiki pelayanan BPN," kata Am-zulian. (ONG)