KONSESI 2,6 JUTA HA SEGERA DITERTIBKAN

Dara Azillya, Samdysara Ssragih, & Azlzah Nur Alfi redaksl@blsnis.com

Pemerintah akan mengecek kembali konsesi perkebunan sekitar 2,6 juta hektare yang saat ini tumpang tindih dengan kawasan hutan sebelum memberikan kepastian status terhadap kawasan pengusahaan tersebut.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut persoalan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit di areal hutan memerlukan proses pengecekan lanjutan. Lahan yang beririsan berpeluang diserahkan konsesinya ke perusahaan atau justru difinalkan sebagai kawasan hutan.

Menteri ATR Sofyan Djalil menyampaikan beberapa jenis hutan tidak dapat dilepas untuk peruntukkan hak guna usaha (HGU).

Dia menyebut, persoalan tumpang tindih lahan sering terjadi karena tidak memiliki sertifikat HGU.

"Karena kalau dia HGU, pasti bukan hutan. Yang jadi masalah adalah banyak kebun yang tidak punya HGU, mereka hanya punya izin prinsip, lalu kemudian minta HGU di kawasan hutan," katanya saat mengunjungi Bisnis Indonesia, akhir pekan lalu.

Sofyan yang juga merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebut ada dua kondisi yang mungkin dilakukan pada lahan yang statusnya tumpang tindih.

Pertama, jika kawasan hutan, lahan akan tetap dilestarikan sebagai kawasan hutan. Kedua, jika dapat dikonversi, lahan bisa menjadi konsesi perkebunan.

Sofyan menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah meminta Ke-menterian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk dapat merapikan persoalan tumpang tindih lahan.

Dia menyebut, ada 2,6 juta ha lahan kebun yang saat ini tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Kementerian ATR saat ini fokus mempersiapkan peta lahan skala efektif untuk dapat melakukan pemetaan spesifik.

UU AMNESTI

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengusulkan tumpang tindih perkebunan di kawasan hutan diselesaikan melalui skema amnesti lahan yang dipayungi oleh sebuah UU. Pasalnya, perambahan kawasan hutan merupakan tindak pidana dan melanggar UU.

Dengan amnesti lahan, pengusaha mendeklarasikan kebun sebagai kawasan hutan, tetapi mereka diwajibkan membayar kewajiban pajak dan PNBP terutang. Pemerintah, kata Daniel, bisa mengajukan revisi UU yang sudah ada atau membuat UU baru seperti halnya kebijakan amnesti pajak.

"Amnesti meniadakan pidananya. Negara juga menjamin mereka tetap bisa kelola kebun dan membeli hasilnya agar pabrik mereka tetap berjalan normal," katanya kepada Bisnis, Minggu (5/2).

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK San Afri Awang mengatakan pemerintah baru memiliki solusi untuk mengatasi perambahan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai bagian program Reforma Agraria.

Ketentuan ini tengah digodok dalam Rancangan Perpres tentang Reforma Agraria dan Rancangan Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah oleh Masyarakat yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang membeberkan saat ini terdapat 800.000 ha perkebunan milik perusahaan dan 1,7 juta ha perkebunan rakyat yang masuk kawasan hutan. Menurutnya, perlu ada stategi bijak untuk mengatasi ketelanjuran itu.