KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF LAHAN MESTI MENDIDIK

RENCANA penerapan pajak progresif bagi lahan atau tanah menganggur perlu dipikirkan teknis dan implementasinya. Pemerintah perlu mendesain kebijakan yang mendidik masyarakat dalam penerapan pajak progresif terhadap lahan menganggur itu.

"Saya kira (pajak progresif lahan menganggur) sudah tepat dari sisi visi. Tapi implementasinya harus dipikirkan, jangan sampai membuat distorsi pada perekonomian," ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di sela-sela dikusi Outlook Perpajakan 2017 di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan target penerapan pajak progresif tanah ini harus terukur. "Targetnya harus lebih terukur, penguasaan dan pengusahaan. Kalau pe-nguasaaan itu berarti mereka yang punya lahan berlebih tapi tidak digunakan. Yang kedua pengusahaan, yang tidak diusahakan dengan baik, dianggurkan, itu juga termasuk spekulasi," terangnya.

Menurut Yustinus. pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak melarang, tapi harus membuat masyarakat bertanggung jawab terhadap pilihannya dan mengetahui konsekuensi pilihan tersebut.

"Saya boleh jadi spekulan, tapi akan bayar pajak lebih tinggi. Tidak apa-apa berspekulasi, tapi menyumbang ke negara. Makanya harus jelas formulasi kebijakannya," tambah Yustinus.

Ia mencontohkan di Singapura, aksi spekulasi lahan di negara tersebut tidak dilarang, tapi dipajaki lebih tinggi oleh pemerintah di sana. Dengan begitu, warga negara di sana yang memilih berspekulasi, mereka sudah siap dengan konsekuensi pajak yang tinggi. Begitu pula sebaliknya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil memastikan penerapan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya akan bermanfaat mengurangi aksi spekulan tanah. Harga tanah saat ini dinilai banyak mengalami kenaikan dan menimbulkan aksi spekulan.