Harus Sejalan Semangat Reforma Agraria

Kedaulatan Rakyat, Hal 8 | Kamis, 23 Maret 2017

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan, semua regulasi tentang pertanahan harus sejalan dengan semangat reforma agraria yang ingin diwujudkan pemerintah. Semangat yang dibangun dalam reforma agraria, dengan terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan.

"Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat memicu ketimpangan yang tajam," tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Membahas Rancangan Undang Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3).

Karena itu, Presiden menekankan agar reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru, bukan saja untuk menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan 
atau masyarakat dengan pemerintah, tapi juga cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan.

"Agar masyarakat, terutama yang masuk dalam lapisan 40 persen terbawah, dapat memiliki akses legal terhadap tanah yang bisa dikelola sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan," kata Presiden.

Presiden mengaku sudah menerima laporan, paling tidak terdapat 9 juta hektare tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui Program Reforma Agraria. Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk fokus bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan terutama bagi rakyat yang tidak mampu, tapi juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektare tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat.

"Saya juga minta reforma agraria mencakup pula penataan sekitar 4,85 juta hektare hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Presiden Jokowi seraya menekankan agar proses penataan dan redistribusi saat ini betul-betul dikawal detail, agar tepat sasaran, serta mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah.

Presiden juga menekankan, setiap regulasi tentang pertanahan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang semakin hari semakin meningkat. Ia mengingatkan, sudah sering dijumpai di beberapa proyek pembangunan strategis yang berdampak bagi rakyat harus tertunda bahkan mangkrak, akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung bisa teratasi.

"Saya ingin agar dalam mengatur pertanahan dibutuhkan sistem hukum, sistem administrasi pertanahan yang komprehensif, yang visioner, yang tidak tambal sulam dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama," kata Presiden seraya menambahkan, agar pengaturan pertanahan harus mampu keluar dari sektoralisme, tidak tumpang tindih, dan tidak saling berbenturan.

Presiden menegaskan, pengaturan tentang pertanahan juga harus dapat mengatur pemanfaatan tanah yang telantar secara maksimal.