Empat Desa Tuntas Seratus Persen

Jawa Pos, Halaman 56 | Jumat, 27 Januari 2017

Sebanyak 18 desa telah ditetapkan sebagai penerima proyek operasi nasional agraria (prona) tahun ini. Di antara belasan desa itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo akan menuntaskan proses sertifikasi lahan di empat desa. Yakni, Rejeni, Balonggarut dan Sarirogo di Kecamatan Krembung, serta Ploso di Kecamatan Sidoarjo Kota.

Kepala BPN Sidoarjo Nandang Agus Taruna menjelaskan, empat desa tersebut diprioritaskan bukan tanpa sebab. Salah satu pertimbangannya, rata-rata lahan yang bersertifikat di empat desa itu sudah mencapai 60-70 persen. Karena itu, BPN berupaya membuat seluruh lahan di desa tersebut bersertifikat.

''Setelah satu desa itu bersertifikat semua, kami pindah ke desa atau kelurahan lain,'' tutur Nandang kemarin (26/1). Alumnus ITB tersebut mengakui, masih banyak desa lain yang seharusnya masuk dalam skala prioritas. Misalnya, desa-desa yang terdampak lumpur.

Namun, menyertifikasi wilayah yang bidang tanahnya hampir 100 persen sudah memiliki surat resmi lebih utama daripada kawasan yang persentase sertifikatnya masih rendah. ''Kita selesaikan satu-satu,'' jelasnya.

Tahun ini pekerjaan BPN lebih mudah. Mereka mendapatkan payung hukum untuk melaksanakan proses sertifikasi dengan cepat. Yakni, Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Melalui metode PTSL, semua tanah bisa didaftarkan untuk sertifikasi. Tak terkecuali, bidang tanah yang statusnya masih dalam sengketa. ''Semua bidang tanah yang masuk program PTSL akan disertifikasi,'' jelasnya. 

Dalam peraturan lama, tanah yang statusnya berada dalam sengketa dilarang ikut mendaftar program prona. ''(Sekarang, Red) daftar dulu dan kami catat. Akan kami sertifikatkan begitu statusnya sudah jelas,'' kata Nandang.

Manfaat metode PTSL adalah BPN akan memiliki catatan mengenai luas bidang tanah dalam suatu daerah. Semua bidang tanah di Sidoarjo, misalnya, akan terpetakan. Tahun ini Jawa Timur menerima jatah sertifikasi gratis sebanyak 412.500 bidang tanah. Kuota 11.500 bidang tanah diterima Sidoarjo.

Nandang menjelaskan, penetapan lokasi dan penyuluhan akan berlangsung hingga Februari. Berlanjut dengan pengumpulan data yuridis dan pengukuran mulai Maret hingga April. Bila lancar, pengumuman dan pencetakan sertifikat berlangsung pada Juli-Agustus. Dia kembali menegaskan bahwa prona tidak dipungut biaya. Seluruhnya dibiayai APBN. (jos/c7/pri)