Cegah Aset DKI Jakarta Raib Lagi

(Indopos, Halaman 9 dan 10, 22 Juli 2016)

TERLALU banyak kasus sengketa dan banyaknya lahan yang hilang, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan berbagai langkah untuk mengamankan aset miliknya. 

Salah satunya menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya tak lain untuk inventarisasi dan pengamanan aset.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, Pemprov DKI berkoordinasi dengan BPN dalam tiga hal. Yakni inventarisasi aset, pengamanan aset dan percepatan pembangunan.

"Dalam ketiga hal ini, perlu melibatkan BPN karena banyak berkaitan dengan penyediaan tanah, pengadaan tanah, pembebasan tanah.

Seperti pembangunan MRT (mass rapid transit), waduk dan rusunawa," terang Djarot, seusai memimpin rapat koordinasi pembahasan masalah tanah bagi Pemprov DKI di Balai Kota DKI, Jakarta, (21/7).

Djarot juga meminta BPN DKI tetap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta agar aset khususnya yang tidak bergerak milik Pemprov DKI dapat terdata dengan baik a

Karena, Pemprov DKI sering mengalami kekalahan jika menghadapi sengketa tanah saat proses persidangan.

"Penyebabnya, karena SKPD minim data aset lahan yang sudah dikuasai. Jadi dengan adanya sinergitas dengan BPN DKI, kita harapkan kekalahan (dalam proses gugatan di persidangan) tidak terulang lagi," ungkap juga mantan Wali Kota Blitar dua periode tersebut.

Dia mencontohkan, kekalahan sengketa lahan pada kasus eks kantor Wali Kota Jakarta Barat yang dimenangkan pihak swasta.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga harus membayar Rp 40 miliar ke penggugat sebagai ganti rugi.

"Saya juga pertanyakan, kenapa sengketa aset kita sering kalah? Ya, karena lemah bukti
kepemilikan. 

Selain itu, adanya sinergitas antara Pemprov DKI dengan BPN DKI, pembebasan lahan untuk pembangunan di Jakarta tidak ada lagiyang mengalami kendala. Kita harapkan BPN DKI bisa bantu," tuturnya.

Bahkan, wagub yang juga salah satu petinggi DPP PDI Perjuangan ini juga mengatakan pernah mendapatkan informasi dari pengadilan tinggi bahwa dalam sengketa aset, DKI sering kalah dikarenakan bukti-bukti kepemilikan yang tidak jelas.

"Selain bukti-bukti yang lemah itu, ada juga oknum kuasa hukum dari Biro Hukum DKI yang bermain dua kaki dalam kasus ini. 

Tidak sepenuhnya membela aset milik pemerintah daerah. Satu lagi, kami juga sering kalah karena adanya mafia tanah " cetusnya juga, (dni)