BPN Jaminkan TIdak Terbitkan Sertifikat

Jawa Pos, Halaman 26 | Rabu, 22 Februari 2017

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjamin tidak akan menerbitkan sertifikat untuk bangunan yang berada di area konservasi. Bahkan, sejak 2016, Kantor Pertanahan Surabaya (perwakilan BPN di Surabaya) telah mengeluarkan blokir khusus. 

Kebijakan itu berlaku untuk semua permintaan perolehan hak atas tanah di kawasan konservasi pantai timur Surabaya (pamurbaya) dan rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Sujarwo, anggota tim pengecekan lahan dari Kantor Pertanahan Surabaya II, menjelaskan, sejak aturan konservasi diterbitkan, pihaknya langsung mendata persil di dua area tersebut. Permohonan yang sudah masuk maupun telanjur terdaftar langsung dikembalikan kepada pemohon. ''Kami minta untuk komplain saja ke pemkot,'' tegasnya. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Surabaya II Siswanto menerangkan, setiap permintaan perolehan hak atas tanah selalu mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dari pemda setempat. Permohonan yang ada akan dikoreksi, kemudian masuk ke sistem plotting. Selanjutnya, lokasi persil dicek di peta satelit BPN. ''Dari situ pasti kelihatan, kalau masuk area konservasi, pasti akan langsung terblokir,'' ungkapnya. 

Siswanto mengatakan, pihaknya juga mengetahui bahwa ada warga yang memiliki alas hak berupa pethok D. Namun, BPN tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, pethok D juga merupakan alas hak. Meski begitu, dia menjamin, sampai kapan pun BPN tidak akan menerbitkan sertifikat terhadap pethok D di kawasan pamurbaya. ''Nah, sekarang tinggal siapa yang ngasih pethok D itu yang mesti ditanya,'' ungkapnya. 

Secara hukum pertanahan, menurut Siswanto, seseorang yang memiliki pethok D sudah bisa memanfaatkan lahannya. Pemkot, menurut dia, tidak punya kewenangan untuk melarang dengan dasar perda. ''Kalau di mata hukum, lebih kuat pethok D ketimbang perda,'' ungkapnya. 

Sementara itu, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, cipta karya, dan tata ruang (DPRKP-CKTR) akan menurunkan tim untuk menyelidiki maraknya pembangunan di pamurbaya. Kepala Bidang Pemetaan dan Tata Ruang DPRKP-CKTR Dewi Soeryawati mengungkapkan, tim tersebut akan datang ke lokasi untuk meninjau bangunan-bangunan yang telanjur berdiri di area konservasi. ''Dalam waktu dekat kami sidak. Koordinasi juga dengan satpol PP,'' ungkapnya di gedung DPRD Surabaya kemarin (21/2). 

Untuk permukiman yang masuk rencana pengembang, menurut Dewi, pihaknya harus membuktikan beberapa hal. Terutama apakah site plan milik pengembang sudah sesuai dengan peta peruntukan yang dipegang pemkot. ''Kalau nanti kami cek ternyata tidak ada site plan-nya, berarti pengembang memang belum pernah mengajukan (izin, Red) ke pemkot,'' kata Dewi. 

Dewi yakin bahwa DPRKP-CKTR sudah melakukan plotting terhadap berbagai site plan pengembang yang tersebar di sekitar pamurbaya. Aturannya jelas, jika kawasan menyentuh wilayah konservasi, tidak akan ada izin pembangunan. ''Kalau areanya ijo (daerah RTH atau konservasi, Red) tidak mungkin boleh,'' tegasnya. 

Dewi menambahkan, pengembang tidak akan mudah melakukan pembangunan di daerah konservasi. Pemkot tetap akan memantau ketat. Namun, dia mengakui ada beberapa pengembang nakal yang melebarkan site plan-nya pada area konservasi. ''Jika melanggar kawasan konservasi, izinnya tidak akan kami keluarkan,'' tandasnya. (tau/c7/oni)