BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

Kontan, Halaman 20, 25/8/2016

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Kali ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan dengan penerapan BPHTB terutang itu, nantinya masyarakat yang membeli tanah atau bangunan tidak perlu membayar BPHTB. Nantinya, BPHTB baru dibayarkan setelah tanah atau bangunan itu akan digunakan untuk kepentingan komersial atau untuk dyual kembali. "Supaya efektif, di sertifikatnya nanti akan tertulis terutang. Jadi kalau dijual, baru dibayar BPHTB-nya," kata Sofyan, di Komplek Istana Negara, Rabu (24/8).

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementeri-an Agraria dan Tata Ruang untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu secara besar- besaran. Presiden memberikan penerbitan sertifikat bisa mencapai lima juta sertifikat per tahun.

Tujuannya, agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan akses tanah dengan mudah sehingga bisa memperbaiki taraf hidupnya. "Banyak petani di desa, buruh tani yang tidak memiliki lahan, mereka memiliki pendapatan rendah dan rentan terhadap kenaikan harga pangan. Makanya saya harap reforma agraria ini segera dijalankan supaya jadi cara baru atasi kemiskinan," kata Joko Widodo.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin dalam diskusi Juli lalu (26/7) mengatakan, program sertifikasi tanah bukanlah reforma agraria. Sertifikasi tanah cenderung mempertahankan peta kepemilikan lahan saat ini, bukan mendistribusikan lahan kepada masyarakat yang belum memiliki lahan. Iwan masih menunggu janji reforma agraria Jokowi.

Agus Trlyono