Beri Sertifikat HGB Guna Penataan PKL

(Indopos, Halaman 3, 27 Juni 2016)

Berkerjasama Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya menata pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PKL. Program ini ditujukan bagi PKL yang membuka usaha di kawasan penataan Pemda setempat.

Setelah di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan kembali menyerahkan sertifikat HGB bagi PKL. Serifikat HGB diberikan kepada 240 PKL yang menempati lahan seluas 1.440 meter persegi di Shelter Taman Suryo Kusumo, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/6).

Kawasan Taman Suryo Kusumo merupakan salah satu lokasi penataan PKL Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN No.2 Tahun 2016, PKL yang berdagang di lokasi binaan pemda dapat memperoleh sertifikat HGB bagi PKL dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. "Jangka waktu yang termuat dalam sertifikat HGB memiliki kepastian hukum, selama periode itu tempat usaha mereka tidak bisa diganggu," jelas Ferry.

Selain itu sertifikat juga bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan kredit. Feny menuturkan Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan sejumlah Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah setempat untuk mendukung pemberian kredit berdasarkan sertifikat HGB bagi PKL. "Nantinya bank yang akan mendatangi PKL bersangkutan. Pembayaran cicilan bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan sesuai kemampuan dan kesepakatan," tambahnya.

Ferry menjelaskan sebanyak 240 PKL yang memperoleh HGB sebelumnya menempati kiri dan kanan jalan utama menuju Tlogosari yang saat ini sudah dipercantik Pemkot Semarang. Shelter Taman Suryo Kusumo yang merupakan aset pemerintah Kota Semarang akhirnya digunakan untuk relokasi pedagang. "Itu dimulai dari kebijakan Pemda setempat. Jadi Pemda (Kota Semarang) memberikan kesempatan kepada PKL untuk menempati selama 3 tahun," kata Ferry.

"Tanah menjadi dasar masyarakat hidup dan mengembangkan kehidupan. Jadi pemerintah mendorong penggunaan tanah pemerintah," tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Tengah Lukman Hakim, Kapolda Jawa Tengan Irjen Condro Kirono, dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi.

Penyerahan sertifikat HGB dilakukan simbolis 9 bidang kepada PKL, sedangkan shelter PKL Taman Suryo Kusumo memiliki 10 blok yang masing-masing terdiri dari 24 kios.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, jika PKL mudah diatur, tentunya pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Perhatian akan diberikan bagi mereka. "BPN telah memberikan kepastian hukum bagi pedagang kaki lima untuk berdagang di tempat yang disiapkan oleh pemerintah," kata Ganjar.

Sejauh ini, lanjut Ganjar, BPN telah memberikan kemudahan dalam pelayanannya. "Sekarang ini tidak ada lagi yang sulit dalam pelayanan pertanahan. Untuk itu mengurus sendiri jangan pakai calo. Karena BPN bukan hanya memberikan layanannya di hari kerja, di hari libur pun *mereka memberikan pelayanan melalui Weekend Service," tutur Ganjar.

Selain menyerahkan sertifikat HGB, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan sertifikat wakaf sebanyak 7 bidang dengan total luas 2.506 meter persegi. "Tanah wakaf tersebut berada di Kota Semarang 3 bidang, Kabupaten Semarang 1 bidang, Kabupaten Demak 1 bidang, Kabupaten Kendal 1 bidang, dan Kabupaten Grobogan 1 bidang," terang Kepala Kanwil BPN Jateng, Lukman Hakim.

Kemudian Ferry juga menandatangani prasasti untuk peresmian tiga rumah layanan pertanahan di Kota Semarang yang berlokasi di Kelurahan Bulusan, Kelurahan Bangetayu, dan Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Sementara, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan sertifikat 128 bidang dari 347 bidang tanah wakaf di Kantor Pertanahan Bandung Raya, Jalan Ir Juanda, Bandung, Jabar, Minggu (26/6). Ratusan bidang tanah wakaf itu dimanfaatkan sebagai masjid, madrasah, musala, pondok pesantren, panti asuhan, Taman Pendidikan Alquran (TPA), sekolah alam dan makam.

Selain penyerahan sertifikat tanah wakaf, Menteri ATR/Kepala BPN juga melihat kesiapan Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang telah dapat menyelesaikan (Georeference Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo KKP) 99 persen dan dipersiapkan untuk Masyarakat dan Perbankan Online. 

Dimana nantinya masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, cukup dari rumah sudah dapat mengakses layanan dan membayar biaya Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP)-nya. "Ini salah satu program di bulan Ramadan. Ini pengepresiasian keiklasan dari BPN dalam memberikan kemudahan. BPN juga sudah melakukan program serupa dengan Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur," terang Ferry. (yay)

foto caption - TATA PKL: Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau kios PKL usai memberikan sertifikat HGB dalam rangka penataan PKL di Shelter PKL Taman Suryo Kusumo, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/6)