Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Bisnis Indonesia, Halaman 27, 25/8/2016

Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengotorisasi kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang sehingga masyarakat pemilik bidang tanah tidak perlu membayar bea tersebut apabila tidak melakukan aktivitas komersial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan DjalU menyatakan, peraturan tersebut akan berlaku umum untuk semua jenis bidang tanah di seluruh Indonesia tanpa melihat nilai.

Dengan demikian, kebijakan tersebut akan menjadi jalan tengah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Jadi, masyarakat tidak lagi ter-kendala untuk memiliki sertifikat tanah dan pemda tetap tidak kehilangan sumber pendapatan asli daerah karena BPHTB tersebut akan dibayar ketika ada transaksi atau kegiatan komersial," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (24/8)

Dia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya telah merilis kebijakan untuk membebaskan BPHTB untuk sertifikasi bidang tanah dengan nilai di bawah Rp2 miliar. Namun, kebijakan ini tidak bisa diadopsi oleh pemda lain karena akan mengurangi PAD.

Mantan Kepala Bappenas itu mengemukakan, kebijakan tersebut dilansir juga sebagai solusi untuk mempercepat sertifikasi seluruh bidang lahan di Indonesia yang hingga kini masih sangat minim.

Adapun, skema itu mereplikasi pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi tanah dan bangunan yang baru dikenakan ketika ada transaksi.

"Itu untuk semua bidang tanah karena kalau tidak semua jadi tidak masuk akal. Kan sertifikat itu untuk kepastian hukum. Namun, masyarakat diminta untuk membayar pajak. Padahal, semestinya negara yang hadir dan menjamin ada kepastian hukum kepada warga negara," tuturnya.

Berdasarkan catatan Sofyan, hingga 2016, baru 42 juta---43 juta dari total sekitar 100 juta tanah di seluruh Indonesia yang telah memiliki sertifikasi.

Dengan latar belakang tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan, pemerintah menargetkan akan menuntaskan sertifikasi 20 juta bidang tanah hingga 2019.

"Jadi, kalau 2016---2019 kita bisa petakan 20 juta---25 juta, dalam tempo sampai 2025 seluruh wilayah Indonesia, seluruh tanah di Indonesia sudah tersertifikasi," katanya.

PROYEK PERCONTOHAN

Selain pengenaan penundaan BPHTB, dia menyebutkan, pemerintah juga telah melakukan proyek percontohan pemetaan bidang tanah secara sistematis dan menyeluruh di sejumlah kota besar sehingga proyek itu diklaim mampu memetakan dan menyertifikasi seluruh areal tanah tanpa terkecuali.

"Ini supaya rakyat ada kepastian, bisa mengakses perbankan, bisa digunakan untuk jaminan dan agar juga konflik agraria berkurang. Jadi, seluruh kota tidak ada satu petak tanah pun yang tidak terpetakan dan terdaftar. Dengan begitu akan berkurang, hilang, sengketa yang sekarang ini tidak pernah berakhir."

Dalam arahan Rapat Tbrbatas tentang Reforma Agraria, Rabu (24/8), Presiden Joko Widodo menyerukan percepatan reforma agraria. Reforma agraria, lanjut Presiden, diperlukan untuk men-ciptakan terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

"Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah. Saya minta kementerian dan lembaga yang terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi reforma agraria," tegasnya.

Untuk itu, dia memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan kebijakan peta tunggal (one map polio?), sinkronisasi sistem hukum agraria, dan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset merupakan beberapa di antaranya.

Terkait dengan legalisasi sertifikat aset bagi masyarakat kurang mampu, Presiden meminta agar proses tersebut dipercepat.

"Jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa rakyat kecil kalau mengurus sertifikat butuh bertahun-tahun lamanya, tetapi yang besar-besar hanya satu sampai tiga hari," kata Kepala Negara. (Arys Aditya)