4 PILAR DEMI KEPASTIAN HUKUM

Karut-marut pengelolaan tanah di seluruh Indonesia mengadang tugas Sofyan Djalil sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tak ada jalan lain, tumpang tindih dan sengketa hak milik atas tanah menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan oleh pejabat berpelat dinas RI 45 ini.

Uli Sunsrdl
Ull.sunardi@bisnis.com

Sejumlah rencana aksi disiapkan untuk memuluskan target ambisius itu, yakni menyelesaikan sertifikasi untuk seluruh lahan yang ada di Indonesia pada 2025. Padahal, saat ini saja baru sekitar 44% lahan di luar kawasan hutan yang telah tersertifikasi.

Sebagai langkah awal, Sofyan meningkatkan batas maksimal lahan yang disertifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi 5 juta bidang pada 2017, dari yang sebelumnya hanya 500.000 bidang per tahun.

Pada tahun depan pun batas maksimal sertifikasi lahan kembali ditingkatkan menjadi 7 juta bidang, dan pada 2019 menjadi 9 juta bidang. Setelah itu, batas maksimal sertifikasi lahan menjadi 10 juta bidang per tahun, sehingga dapat menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan yang ada di Indonesia pada 2025.

Sofyan Djalil mengatakan selama ini persoalan tanah belum diperhatikan serius oleh pemerintah. Akibatnya, berbagai permasalahan muncul, dan berdampak pada terganggunya iklim investasi di dalam negeri.

"Selama ini sertifikasi lahan dilakukan secara sporadis, sehingga bukan tidak mungkin tanah yang sudah diukur dan disertifikasi dalam dua atau tiga tahun lagi akan kembali diukur. Ini yang menyebabkan banyaknya tumpang tindih dan sengketa lahan," katanya saat mengunjungi Bisnis Indonesia.

Sofyan menyebut pihaknya akan menggunakan peta citra satelit untuk memetakan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan cara itu, diharapkan tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari proses sertifikasi secara legal oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sistem itu juga akan memberikan nomor induk bidang lahan yang telah tersertifikasi, sehingga tidak lagi ada sengketa kepemilikannya. Masyarakat bahkan dapat mengetahui informasi lahan terkait pemilik, luas bidang tanah, dan topografi lahan yang dicarinya.

Rencananya, BPN pada tahun ini mengumumkan 10 kota yang 100% lahannya telah tersertifikasi dengan mekanisme dan sistem baru. Pemilik lahan pun akan mendapatkan kepastian hukum dan investasi karena tidak akan digugat oleh pihak lain, serta mampu menekan harga lahan.

Sistem yang dikenal dengan program Pemetaan dan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan Lengkap itu juga akan membuat pengukuran lahan menjadi efisien. Pasalnya, BPN mengacu kepada citra satelit, dan tinggal menurunkan tim pengukur ke setiap desa, untuk mencocokkannya6

REFORMASI AGRARIA

Pilar selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang setelah proses registrasi sertifikasi lahan, adalah reformasi agraria yang terbagi menjadi enam rencana aksi.

Keenamnya yaitu perbaikan equity, redistribusi aset tanah, penciptaan efisiensi pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah.

Kemudian, penguatan hak masyarakat atas tanah atau hutan adat, serta penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dengan mengadaptasi konsep FELDA dan FELCRA.

Sofyan menuturkan target legalisasi aset yang dimiliki masyarakat dalam perbaikan equity mencapai 22 juta bidang tanah. Dengan peningkatan batas maksimal sertifikasi yang telah dimulai pada tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun optimistis dapat mencapainya dengan baik.

"Kami juga memikirkan ada sekitar 600.000 hektare [ha] lahan transmigrasi yang belum disertifikasi. Itu harus segera disertifikasi agar ada kepastian," ujarnya.

Untuk redistribusi aset tanah, pemerintah akan bersikap tegas mengambil alih lahan hak guna usaha (HGU) yang telantar. Selain itu, akan ada pelepasan kawasan hutan untuk wilayah yang telah didiami penduduk sejak lama.

Sofyan memberi contoh Palangkaraya, sekitar 90% wilayahnya diklaim sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu kemudian menyulitkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya.

Dari 189,83 juta ha lahan yang ada di Indonesia, memang 70% di antaranya diklaim sebagai kawasan hutan. Akan tetapi, dari total luas kawasan hutan yang ada, sebanyak 23,4 juta ha di antaranya adalah hutan belukar, dan 12,46 juta ha padang rumput yang tidak memiliki fungsi hutan.

Kemudian ada juga, 4,53 juta ha kawasan hutan yang menjadi lahan pertanian semusim, 6,15 juta ha perkebunan, 4,77 ha perkebunan campuran, 862.000 ha persawahan, dan 395.000 ha pemukiman.

"Mungkin kita tidak lagi butuh kawasan hutan sebanyak 70% dari total lahan yang ada, karena memang faktanya juga sudah kurang dari 70%. Ini akan dilepas secara perlahan dengan penerbitan peraturan presiden [perpres]," katanya.

BANK TANAH

Untuk mengembalikan status tanah sebagai milik negara seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi, Sofyan juga menyampaikan keinginannnya untuk memperkenalkan pilar ketiga yaitu konsep bank tanah.

Melalui bank tanah itu, pemerintah dapat menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, menjamin efisiensi penggunaan tanah, dan menjamin fungsi sosial ekonomi tanah.

Pendirian bank tanah akan dimulai dengan penguasaan tanah hasil dari pelepasan kawasan hutan. Dari situ, akan ada tim yang akan memastikan peta batas dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk memastikan kepemilikannya.

"Kalau ingin memanfaatkan bank tanah itu, pemerintah tinggal memanggil investor dan menyeleksinya untuk mendapatkan yang terbaik," ujarnya.

Pengelolaannya pun akan mengadopsi pengelolaan frekuensi di dalam negeri, sedangkan pemerintah hanya memberikan izin kepada investor untuk mengelolanya dengan perjanjian teknis tertentu.

Untuk lahan yang sudah memiliki HGU, tetapi tidak dikelola dengan baik, pemerintah juga akan mengambil alihnya dan menawarkan kembali kepada pihak yang lebih kompeten mengelolanya.

Adapun pilar keempat adalah penetapan dan penguatan tata ruang nasional, baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota demi pembangunan yang berkelanjutan alias sustainable development.

Pembangunan yang berkelanjutan tersebut meliputi kota, kawasan industri, pertanian, hingga infrastruktur, yang efisien dan koheren. Pemerintah juga akan meerumuskan tata ruang berdasarkan peta digital dan peta kadastral.

Sofyan juga menyebutkan pelaku usaha tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan tetap mendukung investasi yang memberikan nilai tambah. Dirinya pun menjanjikan akan tetap mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait lahan.

Dia memastikan empat pilar kebijakan utama yang dikeluarkan pemerintah yaitu sertifikasi lahan, reformasi agraria, bank tanah, dan penguatan tata ruang nasional tidak akan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Tentu saja semua langkah pemerintah harus bersinergi dengan berbagai pihak agar tetap sejalan dengan upaya mengurangi kesenjangan di tengah masyarakat.
(Yusuf Wiluyo Jati) E!