2.800 LAHAN ASET JAKARTA SEGERA DIBIKIN SERTIPIKATNYA

Rakyat Merdeka, Halaman 19, Minggu, 24 Juli 2016 06:04

PEMERINTAH Provinsi (Pem-prov) DKI Jakarta berencana mensertipikasi 2.800 bidang lahan asetnya. Hal ini dilakukan sebagai respons dari banyaknya lahan milik DKI yang dicaplok orang lain.

Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BP-KAD) DKI Jakarta, Michael C Rolandi Brata menargetkan, sertipikasi lahan yang tersebar di lima wilayah kota, paling cepat rampung tiga tahun mendatang.

Brata menjelaskan, berdasar data di B PK AD. bidang tanah milik Pemprov DKI berjumlah 5.500 bidang. Sebanyak 2.700 telah disertipikasi. sementara sisanya sebanyak 2800 bidang lahan belum bersertifikat.

"Sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Maunya pimpinan sertipikasi selesai tiga tahun lah," katanya. Walaupun sertipikasi lahan akan memakan waktu yang cukup lama. Michael menjanjikan ribuan bidang tanah tersebut bisa dilihat warga Jakarta di e-Aset sebagai wujud transparansi. Paling lambat, lahan-lahan tersbeut sudah diinput ke e-Aset pada akhir tahun 2016 mendatang.

"Kalau di e-Aset saya pikir tahun ini sudah bisa dimasukan semuanya " tukasnya.

Brata melanjutkan, pihaknya juga tengah mematangkan kerja sama perekrutan lulusan STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Rencananya, sebanyak 50-60 lulusan STPN akan direkrut Pemprov DKI.

"Kenapa kita rekrut? Karena mereka sudah punya keahlian sertipikasi khususnya dibidang pengukuran. Ini sedang tahap pembahasan dengan BPN," ujarnya.

Diakui Michael, saat ini tenaga teknis pengukur di DKI sangat minim jumlahnya. Setiap wilayah hanya memiliki tiga sampai lima petugas juru ukur.

"Karena ngukurnya setiap hari, jumlah segitu tentu kurang. Kita berharap paling lambat 2017 sudah berjalan," tandasnya.

Sementara Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Ramdan mengatakan, jika Pemporv DKI bisa mengamankan seluruh lahannya, maka estimasi nilai aset yang bisa dilindungi akan mencapai Rp 300 triliun.

Angka ratusan triliun rupiah tersebut didapat dari total nilai keseluruhan aset yang tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta 2015.

"Dari Rp 300 triliun itu. Rp 3 triliun di antaranya adalah aset milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP). DKPKP tercatat memiliki 142 bidang tanah dengan luas total 2.742 hektar." tuntasnya. SSL