Berita Foto: Program Strategis
10/07/2017

Berita Foto: Program Strategis

[Republika, Hal 13, 10 Juli 2017]

PROGRAM STRATEGIS Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) berbicara dengan Menteri Agraria danTata Ruang Sofyan Djalil (kiri) di Pelabuhan Kualatanjung, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Sabtu (8/7). Pelabuhan Kualatanjung adalah salah satu proyek infrastruktur yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN)

 
Distribusi Lahan Demi Kesejahteraan
23/03/2017

Distribusi Lahan Demi Kesejahteraan

Media Indonesia, Hal 17 | Kamis, 23 Maret 2017

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40% rakyat yang masuk lapisan ekonomi terbawah.

 
Harus Sejalan Semangat Reforma Agraria
23/03/2017

Harus Sejalan Semangat Reforma Agraria

Kedaulatan Rakyat, Hal 8 | Kamis, 23 Maret 2017

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan, semua regulasi tentang pertanahan harus sejalan dengan semangat reforma agraria yang ingin diwujudkan pemerintah. Semangat yang dibangun dalam reforma agraria, dengan terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan.

 
Reforma Agraria Tingkatkan Perekonomian
23/03/2017

Reforma Agraria Tingkatkan Perekonomian

Republika, Hal 2 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Joko Widodo meminta reforma agraria dan perhutanan sosial digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sasarannya adalah 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah.

 
Kesejahteraan Masyarakat Akan Meningkat Via Reforma Agraria
23/03/2017

Kesejahteraan Masyarakat Akan Meningkat Via Reforma Agraria

Ekonomi Neraca, Hal 6 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset betul-betul dikawal detil dan tepat sasaran sehingga mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (ratas) reforma agraria dan kehutanan sosial di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/3).

 
Jokowi: Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan
23/03/2017

Jokowi: Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan

Ekonomi Neraca, Hal 1 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Jokowi mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40% rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah. Sementara Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bias mencapai 5,2% pada tahun ini.

 
UU Pertanahan Permudah Proses Redistribusi Lahan
1/03/2017

UU Pertanahan Permudah Proses Redistribusi Lahan

DPR meyakini proses redistribusi lahan akan berjalan lebih mudah dengan adanya payung hukum berupa UU tentang Pertanahan. Saat ini, UU tersebut masih dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah dan diharapkan bisa terbit tahun ini. UU Pertanahan akan mengatur mekanisme redistribusi lahan kepada yang berhak sekaligus mengatur instansi mana saja yang terlibat dalam proses tersebut.

 
Pelaku Usaha Peroleh Sertifikasi Tanah Gratis
1/03/2017

Pelaku Usaha Peroleh Sertifikasi Tanah Gratis

Fajar, Halaman 8 | Selasa, 28 Februari 2017

PARA pelaku usaha dan IJKM di Pangkep semakin dimudahkan dalam menjalankan unit usahanya. Saat ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Pangkep bekerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi para pelaku usaha tersebut.

 
Lahan 3 Juta Ha Siap Dibagikan
1/03/2017

Lahan 3 Juta Ha Siap Dibagikan

Bisnis Indonesia, Hal 31 | Selasa, 28 Februari 2017

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengidentifikasi sekitar 3 juta hektare lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam program reforma agraria. Beberapa lahan itu merupakan bekas dari hak guna usaha perkebunan.

 
BPN Jaminkan TIdak Terbitkan Sertifikat
23/02/2017

BPN Jaminkan TIdak Terbitkan Sertifikat

Jawa Pos, Halaman 26 | Rabu, 22 Februari 2017

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjamin tidak akan menerbitkan sertifikat untuk bangunan yang berada di area konservasi. Bahkan, sejak 2016, Kantor Pertanahan Surabaya (perwakilan BPN di Surabaya) telah mengeluarkan blokir khusus.

 
RSS
12345678910 Last